Rabu, 17 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Kontraktor Gedung Dewan Terancam Denda

14 Desember 2018, 19: 25: 26 WIB | editor : Perdana

PANTAU: Kajari Sukoharjo saat memantau pengerjaan  Gedung DPRD Sukoharjo

PANTAU: Kajari Sukoharjo saat memantau pengerjaan  Gedung DPRD Sukoharjo (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Kontraktor Gedung DPRD Sukoharjo terancam denda bila sampai 21 Desember 2018 nanti tidak rampung. Sementara itu, status pengerjaan gedung setelah deadline adalah pemberian kesempatan dengan denda sampai tanggal 27 Desember. Bila sampai akhir tahun tidak selesai maka kontraktor akan putus kontrak.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Gedung DPRD Joko Purwantomengatakan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pantauan. Proses pengerjaan gedung tersebut sudah mencapai 87 persen. Ada keterlambatan 4 persen dalam pengerjaan. ”Memang ada keterlambatan tapi saat ini sudah masuk finishing,” papar dia.

Dia mengatakan, akan menunggu kinerja kontraktor sampai 21 Desember nanti sesuai deadline kontrak. Namun, bila sampai waktu yang ditentukan tersebut belum selesai. Kontraktor akan diberikan status pemberian kesempatan. Artinya mereka bisa meneruskan proyek dengan denda sampai 27 Desember. Hitungan denda Rp 35-an juta.

Namun, ditegaskan Joko pengerjaan juga tidak mungkin melewati tahun anggaran 2018. Bila sampai 27 Desember tersebut proyek tidak selesai opsi terburuk adalah memutus kontrak. ”Tapi kita tidak berharap itu terjadi, yang jelas ini tahap finishing kalau dikerjakan tambah tenaga pasti selesai,” papar dia.

Dia menuturkan, pengerjaan saat ini seperti pemasangan paving, pengecatan, pemasangan GRC. Sebelumnya, pekerja proyek mencapai 400 orang. Namun, memasuki tahap finishing ini jumlahnya semakin berkurang. Untuk itu, disarankan pada kontraktor untuk menambah tenaga dari pada mereka terkena denda.

Sementara itu, Sekwan Sukoharjo Basuki menambahkan, pihaknya terus memantau dan mendesak kontraktor untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Apalagi saat ini waktu sudah semakin mepet. Terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) juga melakukan pantauan pada proses pembangunan gedung. ”Kajari datang, kita persilahkan. Menurut saya ini soal tenaga saja. Kalau segera rekrut banyak tenaga pasti nanti akan rampung,” papar dia.

Untuk diketahui, pagu anggaran dari proyek tersebut Rp. 44.097.490.00. Sementara itu nilai HPS Paket Rp. 44.062.940.000. Gedung baru ini akan dibangun dua lantai. Lantai pertama digunakan perkantoran Sekretariat dan anggota dewan. Sementara untuk lantai kedua digunakan kegiatan rapat. Gedung akan dibangun di lahan seluas 14.963. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia