Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Kebocoran Pajak Hiburan Disorot

17 Desember 2018, 12: 25: 17 WIB | editor : Perdana

BERKEMBANG PESAT: Kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol banyak berdiri tempat hiburan.

BERKEMBANG PESAT: Kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol banyak berdiri tempat hiburan. (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – DPRD Sukoharjo menyoroti kebocoran pajak hiburan yang ada di Sukoharjo. Mereka mencurigai besaran pajak yang di setor oleh pengusaha ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak sesuai dengan omset yang diterima pelaku hiburan. Untuk itu, pada tahun 2019 mendatang akan dipasang alat payment online sistem. Alat ini bisa memantau setiap transaksi yang dilakukan pengusaha hiburan. 

Anggota Banggar DPRD Sukoharjo Jaka Wuryanta mengatakan, pihaknya menyoroti persoalan pajak di Sukoharjo. Khususnya pada tempat hiburan seperti karaoke dan restoran. Dia mengaku sudah melakukan investigasi ke lokasi hiburan. Ternyata ada indikasi pajak bocor. Dia mencontohkan, misal satu lokasi karaoke setiap bulan pendapatannya Rp 400 Juta. Seharusnya 10 persen pajak yang disetor ke Pemkab Sukoharjo Rp 40 Juta.  

Namun, terkait hal ini pihaknya mengkonfirmasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo ternyata yang masuk hanya Rp 4 juta. ”Waduh kalau seperti ini ya kita sangat prihatin. Itu baru satu tempat hiburan dan tidak di Solo Baru bagaimana dengan yang di Solo Baru pasti lebih besar,” papar dia kemarin.  

Terkait hal tersebut pada 2019 mendatang pihaknya mendukung penganggaran alat payment online sistem. Alat ini menurut Jaka, sangat efektif lantaran bisa memantau transaksi yang dilakukan oleh pengusaha hiburan. Sebab, alat ini akan dipasang didalam perangkat mesin kasir. Jadi, transaksi yang dilakukan dapat terpantau dan pajak tidak mungkin bocor. 

Dari data yang dimiliki dewan ada 25 tempat hiburan yang nantinya akan dipasangi alat ini. Harapannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo akan naik. Bahkan, Jaka juga mendesak untuk eksekutif membeli alat ini dan memasangnya di restoran dan tempat hiburan. 

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo RM Suseno Wijayanto mengatakan, memang pihaknya sudah menganggarkan untuk pembelian alat payment online sistem. Satu alat Rp 25 juta. ”Tapi itu nanti untuk tahun 2019 bukan tahun ini. Anggaran tahun depan,” papar dia. 

Dia menjelaskan, untuk pajak tempat hiburan tersebut sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengusaha melaporkan pendapatan mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan PBB yang sudah ditarif oleh Pemkab Sukoharjo. 

”Menurut saya bukan kecoboran, sebab kalau pengusaha hiburan sesuai regulasi mereka menghitung sendiri dan melaporkan sendiri ke Pemkab Sukoharjo. Jadi itu berdasarkan kunjungan mereka. Ada berapa kunjungan yang datang kemudian mereka menghitung sendiri. Berbeda dengan Pajak PBB yang sudah ditetapkan oleh Pemkab,” papar dia. 

Untuk itu, memperketat pajak hiburan Pemkab Sukoharjo menganggarkan alat payment online sistem. Dengan alat ini transaksi setiap harinya dari pajak hiburan akan terpantau dengan detail. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia