Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo
Kasus Sengketa Lahan Sriwedari

Dipolisikan Ahli Waris, Wali Kota Tak Mundur

19 Desember 2018, 12: 13: 22 WIB | editor : Perdana

TERUS BERLANJUT: Pembangunan Masjid Sriwedari disoal ahli waris terkait status lahan. 

TERUS BERLANJUT: Pembangunan Masjid Sriwedari disoal ahli waris terkait status lahan.  (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Kasus sengketa lahan Sriwedari antara pemkot dan ahli waris memasuki jilid baru. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo diadukan ke pihak berwajib oleh ahli waris lahan Sriwedari. Laporan ini terkait dugaan pengerusakan dan perampasan tanah Sriwedari yang telah disita oleh Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Namun, Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo tidak gentar atas laporan tersebut.

Koordinator ahli waris RMT Wirjodiningrat selalu pemilik lahan Sriwedari, Joko Pikukuh Gunadi menuturkan, pihaknya sudah membuat aduan ke Polresta Surakarta Senin (10/12) lalu dengan nomor aduan STBP/691/XII/2018/Reskrim. Langkah ini dilakukan karena pembangunan Masjid Sriwedari masih tetap berjalan.

“Padahal sudah ada sita eksekusi (dari PN Surakarta). Sudah jelas dalam sita eksekusi tersebut, selama tanah masih sengketa, tidak boleh membongkar, merusak dan membangun bangunan di atas tanah Sriwedari. Tapi kenyataannya pembangunan masih terus berjalan sampai sekarang,” katanya.

Atas dasar itu, Gunadi menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan teradu telah melanggar pasal 406 KUHP, yakni menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Apa yang dilakukan teradu, lanjut Gunadi, yang bersangkutan sebagai pejabat bisa dijerat dengan pasal 424 KUHP, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara, serta melanggar pasal 263 KUHP yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat serta menggunakan surat palsu.

“Selain itu, wali kota juga kerap mengatakan kalau pemkot memiliki sertifikat resmi, tapi nyatakan sampai sekarang bukti fisik tersebut tidak bisa ditunjukkan. Karena itu kami juga mengadukan wali kota dengan jo Pasal 45A ayat (1) UU 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” papar Gunadi.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Surakarta Kompol Fadli membenarkan adanya aduan masuk tersebut. Ketika ditanya sampai sejauh mana langkah penyelidikan yang telah ditempuh, Fadli mengatakan masih dalam tahap Penyelidikan. “Ini penyidik baru mulai kerja untuk melakukan penyelidikan atas aduan itu,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo meyakini apa yang dilakukan dalam membangun Masjid Taman Sriwedari sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan pembangunan masjid di kompleks Taman Sriwedari sudah dilengkapi sertifikat tanah.

Ditambahkan Rudy, sapaan akrab wali kota, pembangunan masjid sudah dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB), Amdal Lalin,  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan detail engineering design. 

“Semua syarat pembangunan sudah lengkap. Silahkan cek sendiri. Tidak ada istilah merusak dalam pembangunan Masjid Taman Sriwedari. Ini tanah milik Pemkot Solo,” paparnya.

Terkait laporan tersebut, Rudy mengaku siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pemkot juga punya bukti kepemilihan tanah hak pakai nomor 40 dan 41 yang saat ini digunakan untuk lahan pembangunan masjid.

Seperti yang diketahui, Pengadilan Negeri Surakarta sudah melakukan sita eskekusi terhadap lahan seluas hampir 10 hekter tersebut sesuai surat ketetapan No. 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 26 September 2018. Pembacaan sita eksekusi sendiri dilakukan di depan Museum Radya Pustaka pertengahan bulan lalu. Namun, sampai sekarang masih terganjal karena belum ada registrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia