Selasa, 10 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Rumah Dibuldoser, Tangis Warga Kentingan Baru Pecah 

20 Desember 2018, 14: 04: 51 WIB | editor : Perdana

NGOTOT BERTAHAN: Warga Kentingan Baru menolak rumahnya dihancurkan dengan buldoser. 

NGOTOT BERTAHAN: Warga Kentingan Baru menolak rumahnya dihancurkan dengan buldoser.  (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Setelah sempat ditunda, proses eksekusi penghuni liar yang menempati lahan Kampung Kentingan Baru, Kelurahan/Kecamatan Jebres kembali dilakukan Rabu (19/12) kemarin. Sama seperti dua pekan silam, proses eksekusi kemarin juga diwarnai penolakan hingga berujung kericuhan.

Pantauan Jawa Pos Radar Solo,  sejak pagi puluhan warga membuat barikade di setiap gerbang masuk kampung. Warga juga membakar ban bekas, serta memasang spanduk penolakan. Eksekusi dimulai sekitar pukul 08.15, puluhan petugas Satpol PP dan Polresta Surakarta merangsek masuk. 

Warga dengan sekuat tenaga menghalangi mereka. Tak lama kemudian sebuah backhoe menerjang pagar yang dipasang warga. Puluhan warga yang menghadang mendapatkan halauan dari polisi dan Satpol PP.

Sat itulah kericuhan tidak terelakkan. Bahkan petugas mengejar oknum provokator hingga ke perkampungan. Beberapa ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sementara puluhan warga lainnya hanya bisa pasrah, melihat rumah yang belasan tahun mereka tempati dirobohkan.

Dalam eksekusi tersebut, selain ratusan polisi dan Satpol PP, pemilik lahan juga mengerahkan ratusan orang yang berseragam kaos hitam. Mereka diperbantukan untuk mengevakuasi barang-barang milik warga yang masih tersisa.

Seorang warga Kibtiyah, 56, menolak rumahnya dirobohkan. Penolakan tersebut dilakukan dengan bertahan di dalam rumah. Bahkan Kibtiyah menangis histeris dan memecahkan kaca lemari dengan tangan kanannya saat tim negosiator polisi wanita (Polwan) dari Polresta Surakarta mengampirinya.

“Kalian tega dengan warga yang tidak punya tempat tinggal. Saya tidak mau rumah ini dirobohkan dan akan tetap tinggal di sini,” kata Kibtiyah sambil menangis.

Tak lama setelah itu, rumah milik Kibtiyah pun rata dengan tanah setelah alat berat menghancurkannya. Tidak hanya rumah Kibtiyah, Tukinem, 75, juga mengalami nasib serupa. Lansia ini hanya bisa melihat dari kejahuan rumah yang telan ditempati selama puluhan tahun bersama keluarganya tinggal puing-puing.

Wanita ini mengaku tidak mendapatkan tali asih, dan tidak pernah sama sekali mendapatkan undangan terkait pemberian tali asih. “Kita masih menunggu (tali asih). Kalau sudah dapat tidak usah dibongkar saya bongkar sendiri,” ungkap wanita yang tinggal di kawasan Blok D ini.

Tukinem bukan kali ini saja rumahnya digusur. Dia dulu juga sempat menjadi korban penggusuran saat masih tinggal di kawasan Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres. “Terus saya diajak teman tinggal di sini. Katanya boleh. Setelah dibongkar sekarang tidak tahu lagi tinggal di mana,” katanya.

Kuasa hukum warga, Lutfy Mubarok menilai tindakan eksekusi ini tidak mencerminkan negara hukum. Warga yang sedang mempertahankan hak akan tempat tinggal namun tidak dihiraukan dan rumahnya malah dihancurkan.“Kita akan tempuh jalur hukum untuk memperjuangkan warga yang tinggal di lahan Kentingan Baru,” ujar advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jogjakarta ini.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Haryo Anindhito Mukti ini mengatakan 160 hunian liar yang berdiri di lahan seluas 15 ribu meter persegi ini akan dibongkar seluruhnya kemarin. Setelah itu lahan tersebut akan ditutupi dengan seng agar tidak ada lagi warga yang nekat mendirikan bangunan di kemudian hari. “Kalau ada yang akan menuntut kami, silakan, akan kami tunggu,” ujarnya. 

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo turut berkomentar terkait eksekusi lahan Kentingan Baru, Kecamatan Jebres. Menurutnya, kehadiran massa yang mengaku sebagai relawan merupakan sebuah kesalahan besar.

Pemkot menilai masalah lahan Kentingan Baru adalah persoalan hukum antara pemilik lahan dengan warga yang saat ini menduduki lahan tersebut. Secara hukum, kasus tersebut sudah selesai dengan kemenangan pemilik lahan karena dapat menunjukkan sertifikat tanah sebagai pemilik. Ekseskusi semestinya dilakukan oleh pengadilan.

“Soal menggunakan massa dari luar itu menurut saya salah besar. Keputusan itu sudah inkrah kok, ngapain juga pakai massa gitu?. Itu harusnya pengadilan yang mengeksekusi,” ujarnya, Rabu (19/12). (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia