Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Baswaslu Menemukan 11 Kasus Terkait Netralitas Pemilu 2019

03 Januari 2019, 13: 23: 08 WIB | editor : Perdana

BERI KETERANGAN: Anggota Bawaslu Sukoharjo saat menggelar rilis kinerja selama 2018. 

BERI KETERANGAN: Anggota Bawaslu Sukoharjo saat menggelar rilis kinerja selama 2018.  (RYANTONO P.S./RADAR SOLO )

Share this      

SUKOHARJO – Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mendapati 11 kasus netralitas pemilu pada tahun 2018 kemarin. Dari sebelas kasus tersebut ada satu yang direkomendasikan untuk diberhentikan. Sebab, tidak kooperatif dalam pemangguilan bawaslu. 

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, rincian dari 12 kasus tersebut adalah 2 temuan di Kecamatan Bendosari, 2 temuan di Kecamatan Bulu, 2 temuan di Kecamatan Kartasura, 1 laporan di Kecamatan Grogol, 2 temuan di Kecamatan Sukoharjo, dan 2 temuan di Kecamatan Polokarto. Dari semua kasus ini sudah ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari Bawaslu. 

”Itu semua dari hasil pengawasan pemilu tahun 2019 pada 2018 lalu. Kita turun ke lapangan langsung. Temuan anggota dan ada juga laporan dari masyarakat. Tapi mayoritas adalah temuan dari kita (bawaslu),” papar dia. 

Menambahkan, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, terkait dengan netralitas ini memang ada satu yang masuk sentra Gakumdu. Sebab, ada indikasi unsur pidana di dalamnya. Kasus ini terjadi pada seorang perangkat desa di Sukoharjo. 

Setelah ditelusuri kembali ternyata alat bukti yang ada tidak bisa menjerat yang bersangkutan. Unsur pelanggaran yang dilakukan adalah potensi menjadi pengurus partai dan melakukan kampanye. Terkait kasus tersebut dia diberikan rekomendasi berat yakni sampai pemberhentian. Namun, keputusan tersebut ada di tangan kepala desa. ”Kita hanya merekomendasikan saja,” papar Basuki. 

Sementara itu, Divisi Hukum Data dan Informasi Muladi Wibowo juga menambahkan, selama pemeriksaan perangkat tersebut juga tidak kooperatif. Dia tidak pernah datang saat dipanggil oleh Bawaslu. Terkait sikapnya tersebut juga Bawaslu memberikan rekomendasi sanksi tertinggi yakni pemberhentian. 

Sementara itu, soal penindakan dalam kasus netralitas lainnya pihaknya juga sudah memberikan teguran berupa rekomendasi peringatan, dan lain sebagainya. Kedepan pihaknya juga terus akan melakukan pengawasan terkait pemilu 2019 ini. ”Kita terus melakukan pengawasan, apa yang telah kita lakukan pada 2018 nanti akan kita tingkatkan kedepannya dan kita usahakan tetap lakukan yang terbaik,” papar dia. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia