Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Kantor Kelurahan Darurat Pegawai

Dahulu Bisa 16 Orang, kini Hanya 7

05 Januari 2019, 17: 51: 44 WIB | editor : Perdana

UJUNG TOMBAK: Kantor kelurahan menjadi jujukan warga mengurus administrasi kependudukan dan urusan lainnya.

UJUNG TOMBAK: Kantor kelurahan menjadi jujukan warga mengurus administrasi kependudukan dan urusan lainnya.

Share this      

SOLO – Komposisi kepegawaian di pemkot kurang ideal. Banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kekurangan pegawai. Kantor kelurahan menjadi “korban” pertama.

Kini, setiap kantor kelurahan di Kota Solo hanya memiliki tujuh hingga sepuluh pegawai. Mereka memiliki tugas yang relatif berat. Setiap persoalan administratif kependudukan, hingga pelaksanaan program harus ditangani.

Sumber daya manusia (SDM) yang minim tersebut terkadang membuat pegawai kelurahan melaksanakan pekerjaan di luar tugasnya. “Kalau dulu satu kelurahan bisa 12 sampai 16 (pegawai, Red), sekarang tidak ada. Bukan cuma satu kelurahan, masalah ini juga dialami kelurahan lain, bahkan hingga ke dinas,” ujar Sekreatris Kantor Kecamatan Banjarsari Agung Wijayanto, Jumat (4/1).

Agung menambahkan, persoalan SDM di wilayahnya akan bertambah jika kelurahan hasil pemekaran secara resmi beroperasi. “Operasional Kelurahan Kadipiro dan Joglo kini di-handle oleh Kecamatan Banjarsari. Seperti pengelolaan dana operasional termasuk untuk urusan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk pelayanan surat menyurat, masih menginduk ke kantor kelurahan lama yang sekarang menjadi kantor Kelurahan Banjarsari,” beber dia.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta Untara menegaskan, pengisian pejabat di kelurahan hasil pemekaran wilayah akan dibahas pekan depan. Dia akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Kita targetkan penyusunan formasi untuk kelurahan selesai dalam satu bulan,” katanya.

Baperjakat, lanjut Untara, bertugas memilih dan menentukan pejabat dengan posisi lurah dan kepala seksi. Selain dua jabatan itu, pemkot akan mengisi melalui proses mutasi, promosi maupun rotasi.

“Kalau masih ada kekurangan personel, khususnya di bagian administrasi, nanti kita ambilkan TKPK (tenaga kontrak dengan perjanjian kerja),” ucapnya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia