Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

BPD Rangkap Caleg Terancam Penjara

05 Januari 2019, 19: 10: 59 WIB | editor : Perdana

TEGAS: Bawaslu Kabupaten Sragen saat melakukan koordinasi di kantor mereka.

TEGAS: Bawaslu Kabupaten Sragen saat melakukan koordinasi di kantor mereka. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedapatan merangkap sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Sragen. Lantaran jabatan mereka sebagai BPD, ternyata mereka dilarang melakukan kegiatan kampanye.  

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sragen memberi surat peringatan pada caleg yang merangkap sebagai anggota BPD. Jika sampai kedapatan kampanye, maka dipastikan melanggar undang-undang pemilu yang berpotensi pidana. Sejauh ini terindikasi dua orang caleg merangkap sebagai anggota BPD.

Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budi Prasetyo menyampaikan saat ini yang terindikasi ada caleg dari dapil III dan dapil IV Sragen, yang juga merupakan anggota BPD. Jika seorang caleg merangkap BPD dan kedapatan melakukan kampanye, akan mendapatkan sanksi berat berdasarkan UU Pemilu. Sanksinya jika kedapatan kampanye yakni termaktub dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2018 yakni penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta.  

”Caleg tidak boleh melibatkan BPD,  jika itu terbukti kampanye dikenai tidak pidana pemilu. Seyogyanya mengundurkan diri sebagai anggota BPD saja, karena nanti disemprit jika kedapatan kampanye,” tandasnya.

Pihaknya menyampaikan agar tidak sampai terkena tindak pidana pemilu, caleg yang bersangkutan sudah dikirimi surat pencegahan. Isi suratnya agar jangan sampai melakukan tindakan yang berkaitan dengan kampanye. ”Harusnya mundur dulu dari BPD. Sudah kami ingatkan, tapi tidak mau mundur,” kata dia.

Sementara itu anggota Bawaslu, Widodo menegaskan dalam UU Desa, BPD tidak boleh dari partai politik. Tapi di Sragen ada BPD yang lolos jadi caleg. Pihaknya menekankan terkait jenis kampanye berupa ajakan, seperti spanduk, baliho, banner dan sebagainya dilarang untuk dipasang. Bahkan jika terbukti ada ajakan verbal bisa dijadikan alat bukti. ”Jika sampai ada video atau rekamannya, bisa mengarah ke pidana. Seperti ini akan mendapat pengawasan melekat dari kami,” tuturnya.

Terpisah, salah satu caleg yang merangkap BPD, Hadi Sumarno tidak menampik dirinya mendapat surat peringatan dari Bawaslu Sragen. Surat tersebut mengingatkan yang bersangkutan agar tidak terjun kampanye. ”Saya selaku caleg vakum, tidak akan melakukan kampanye,” tegasnya.

Dia sudah berupaya mengundurkan diri dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun tidak bisa dilakukan. Selain itu dia menegaskan juga bukan bagian dari struktural partai. Dia sendiri masuk dalam keanggotaan BPD atas desakan masyarakat. Selain itu, pada saat itu belum ada penetapan DCT Caleg.

”Silahkan di cek, saya tidak masuk struktural partai. Saya minta dicopot jika ada spanduk saya, satupun saya tidak buat. Silahkan di cek di wilayah saya,” terangnya. (din/nik)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia