Rabu, 20 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Awal Tahun Tancap Gas Breidel Reklame Parpol 

07 Januari 2019, 22: 13: 25 WIB | editor : Perdana

DITURUNKAN: Reklame Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergambar ketua umumnya, Grace Natalie. 

DITURUNKAN: Reklame Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergambar ketua umumnya, Grace Natalie.  (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tancap gas menyisir reklame Partai Politik (Parpol) yang melanggar. Bahkan, mereka melakukan giat dari pagi sampai sore hari berpatroli di seluruh wilayah Sukoharjo kemarin (7/1). 

Divisi Sengketa Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto mengatakan, pihaknya langsung turun lapangan bersama Satpol PP Sukoharjo melakukan penyisiran. Hasilnya ditemukan pemasangan reklame parpol yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Gatak di jalan Solo – Jogja.  

Mengetahui pelanggaran tersebut pihaknya langsung melakukan pembreidelan. Reklame besar yang dipasang yakni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergambar ketua umumnya, Grace Natalie. Eko menegaskan, kawasan tersebut termasuk kawasan white area dan lokasinya di depan kantor pemerintah. ”Itu jelas tidak boleh dilakukan pemasangan karena melanggar kita lepas reklamenya,” papar Eko. 

Terkait dengan reklame tersebut adalah laporan dari masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Mendapatkan laporan tersebut pihaknya langsung mengecek pada Minggu (6/1) malam. Setelah itu, dilakukan eksekusi kemarin (7/1). Pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo dalam hal ini Satpol PP Sukoharjo. 

Aksi Bawaslu tidak akan berhenti disitu saja, mereka akan melakukan penertiban di seluruh wilayah Sukoharjo. Hal ini demi menegakan aturan yang ada. Selain itu, memberikan efek jera pada pelanggaran pemasangan reklame yang tidak benar. 

Selain reklame ini, pihaknya juga mengawasi branding pada angkutan umum. Branding ini melanggar PKPU Nomor 33 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum. Sebelumnya, peraturan ini sudah dibahas bersama antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bawaslu dan pihak terkait lainnya.

Berkaitan aturan tersebut semua atribut pemilu di angkutan umum tidak diperbolehkan ditempeli atau dibranding gambar peserta pemilu 2019. Sebab, mobilitas angkutan umum yang cukup tinggi dinilai efektif digunakan sebagai tempat nampang foto para caleg maupun capres.  ”Kita sudah ingatkan pada angkutan ini agar tidak mengulangi perbuatannya,” papar dia. (yan)

(rs/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia