Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Kontraproduktif, Pemkot Hapus Retribusi Apar

08 Januari 2019, 13: 19: 01 WIB | editor : Perdana

PERLU TEKNIK: Anggota damkar memberikan pelatihan pemadaman api kepada warga.

PERLU TEKNIK: Anggota damkar memberikan pelatihan pemadaman api kepada warga. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Pemkot memutuskan menghapus biaya retribusi alat pemadam api ringan (Apar). Pertimbangannya, nominal retribusi Apar yang dikenakan kepada individu, instansi dan perusahaan kecil.

Target retribusi Apar per tahun Rp 160 juta. Nominal itu mampu dipenuhi, bahkan nilainya melebihi target. Tercatat, hasil retribusi yang diterima tahun lalu sebesar Rp 171 juta.

"Mulai tahun 2019 ini, pak wali kota meminta untuk menghapus retribusi Apar. Pertimbanganya, salah satunya adalah nilainya kecil," jelas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Gatot Susanto, Senin (7/1). 

Selain nilai yang kecil, lanjut Gatot, retribusi Apar juga dianggap kontraproduktif. Beban retribusi dikenakan kepada perusahaan yang memiliki Apar lengkap, sedangkan perusahaan tanpa Apar tidak mendapatkan konsekuensi apa pun. 

"Sebenarnya ini alasan yang utama. Mereka yang telah menyediakan Apar, berarti proaktif dalam menanggulangi potensi kebakaran. Sudah proaktif malah dikenakan retribusi. Ini yang kami maksud kontraproduktif," imbuhnya. 

Pemilik Apar seringkali kucing-kucingan dengan petugas yang akan melakukan uji kelayakan. Mereka hanya mengeluarkan sebagian Apar saat petugas datang. 

Gatot menuturkan, ada sebuah perusahaan yang memiliki sepuluh Apar, tapi hanya melaporkan satu atau dua buah Apar karena takut terkena biaya retribusi lebih besar. "Kita datang pun mereka ogah-ogahan menerima," tandas dia. 

Saat ini pemkot tengah melakukan kajian agar penghapusan retribusi Apar segera dilakukan. Salah satu langkahnya adalah mengubah peraturan daerah tentang retribusi. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, perusahaan maupun instansi yang menyediakan Apar berarti taat dan tertib terhadap aturan. Retribusi, meskipun jumlahnya kecil, dianggap sebagai sebuah beban terhadap sebuah instansi.

"Masa yang sudah tertib pakai Apar masih dibebani (retribusi, Red). Sedangkan yang tidak tertib dibiarkan. Kita berharap setiap gedung baik milik pemerintah maupun swasta dilengkapi dengan Apar. Selain itu, mereka, para pekerjanya, harus mengikuti pelatihan pemadaman api," ungkapnya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia