Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Ditanya Dana Pasar Legi, Mendag Sebut Tak Masuk APBN 2019

09 Januari 2019, 07: 00: 59 WIB | editor : Fery Ardy Susanto

Mendag Enggartiasto Lukita mengunjungi kerajinan rotan di Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Selasa (8/1).

Mendag Enggartiasto Lukita mengunjungi kerajinan rotan di Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Selasa (8/1). (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Pembangunan Pasar Legi Solo tampaknya tidak berjalan mulus. Pemerintah pusat belum memberikan kepastian anggaran revitalisasi. Bahkan pasar induk terbesar di Jawa Tengah itu tidak tercantum dalam APBN 2019.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita membenarkan jika pembangunan Pasar Legi tidak dimasukkan dalam APBN 2019. Dia juga belum bisa memberikan gambaran skema anggaran yang akan digunakan untuk membangun pasar yang terbakar 29 Oktober 2018 silam.

“APBN belum ada. Kami saat ini fokus untuk Pasar Klewer timur dulu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo saat singgah di Soto Gading sebelum melawat ke Kabupaten Sukoharjo, Selasa (8/1).

Enggar yang didampingi Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo itu meminta waktu untuk merumuskan skema agar pembangunan Pasar Legi dapat segera dilakukan. Pihaknya mengaku sudah melakukan inventarisasi untuk mengetahui situasi lapangan. Hal itu akan digunakan sebagai pertimbangan pembangunan pasar.

“Sejak terbakar, pak wali sudah langsung komunikasi dengan kami, malam itu juga. Kemudian kami melalui Mbak Eva (Staf Khusus Mendag, Eva Yuliana) turun. Secara rutin juga dikirim laporan. Memang tidak bisa langsung dibangun, perlu inventarisasi dulu,” paparnya.

Dia menjanjikan bakal membawa anggaran pembangunan Pasar Legi di pembahasan APBN perubahan. Artinya, kepastian anggaran baru didapat pada akhir 2019. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo tak begitu risau. Dia yakin ada sumber dana yang dapat digunakan untuk membangun Pasar Legi.

“Ya wajar kalau nggak masuk APBN. Masukkannya baru kemarin, sedangkan APBN sudah digedok. Kami buat DED (detail engineering design) dulu saja. Nanti kan ada kebijakan-kebijakan sendiri dari pemerintah,” ujar dia.

Dia memperkirakan pembangunan Pasar Legi dilakukan akhir 2019 dan selesai satu tahun berikutnya. Saat ini DED sudah memasuki masa lelang. Pemkot menyediakan pagu Rp 474 juta untuk pemenang lelang yang akan diumumkan 9 Februari mendatang. Pembuatan DED menggunakan APBD Kota Surakarta 2019.

“Kita tunggu saja pemerintah pusat. Kalau pemerintah provinsi, APBD saja belum selesai sampai sekarang,” katanya.

Sebelumnya Mendag juga mengunjungi pusat kerajinan rotan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Mendag mendorong agar ekspor produk rotan meningkat. Sebab, tahun lalu ada penurunan ekspor untuk produk rotan ini. Maka, ke depan pemerintah akan terus mendorong industri rotan ini.

Dia mengatakan, kunjungannya ke Desa Trangsan, Kecamatan Gatak kemarin untuk melepas ekspor dari rotan milik CV Maju Jaya. Produk tersebut akan di kirim ke Eropa. Mendag juga mengatakan, terkait bahan baku rotan yang disebut-sebut sulit diperoleh akan segera dibantu untuk mengatasi.

Ada opsi untuk mempermudah dan menyederhanakan aturan. Sebab, birokrasi dinilai jadi penghambat aliran bahan baku. Pihaknya akan evaluasi kesulitan-kesulitan apa yang dialami perajin.

“Hal ini sesuai instruksi presiden, bila ada peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan ekspor agar dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Pada 2018 lalu diakui terjadi penurunan ekspor pada rotan. Melihat kondisi tersebut Kemendag mendorong agar komoditi ini memiliki banyak nilai tambah. Hal tersebut bisa terkait dengan tenaga ahli ukir yang memang dalam proses pembuatannya membutuhkan skill tertentu. Hal itu merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki perajin dari negara lain.

Sementara itu Pemilik CV Maju Jaya Mulyadi mengatakan, memang terjadi penurunan nilai ekspor rotan pada 2018. Biasanya dalam setahun nilai ekspor bisa tembus Rp 11 miliar. Namun, pada 2018 kemarin hanya Rp 10 miliar. (irw/yan/bun) 

(rs/yan/irw/fer/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia