Jumat, 22 Mar 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Alokasi APBDes Perlu Akomodasi HIV/AIDS

09 Januari 2019, 14: 27: 15 WIB | editor : Perdana

SOSIALISASI: Kampanye tentang kesehatan bagi masyarakat pada Hari AIDS yang digelar tahun lalu.

SOSIALISASI: Kampanye tentang kesehatan bagi masyarakat pada Hari AIDS yang digelar tahun lalu. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

SRAGEN – Anggaran di tingkat desa saat ini dinilai cukup melimpah, dengan adanya dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD). Salah satu yang dinilai penting yakni pengalokasian anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS. Sehingga penanggulangan dengan langkah pencegahan bisa menyentuh langsung pada masyarakat.

Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno menyampaikan, perlu payung hukum bagi desa untuk menganggarkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Dia menegaskan saat ini Perbup sedang diupayakan. Karena itu dia berharap upaya memerangi HIV/AIDS bisa juga melalui upaya pembinaan.

”Upaya pencegahan tak kalah penting, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat  tentang seperti apa penyakit HIV/AIDS. Tujuannya agar masyarakat tak mendiskriminasikan orang dengan HIV/AIDS (ODHA),” bebernya, kemarin.

Pihaknya menyampaikan masyarakat perlu pemahaman bagaimana menanggapi ketika di suatu desa ada warga yang terjangkit HIV/AIDS. Selain itu bagaimana memperlakukan jenazah ODHA yang meninggal dunia.

Dia berharap sebanyak 196 desa di Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran dari APBDes 2019 untuk membiayai program atau kegiatan kewaspadaan atau penanggulangan HIV/AIDS. Mengingat pada 2018, baru sekitar 80 persen desa dari 27 desa di Bumi Sukowati yang disampling oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sragen yang telah menganggarkan dana untuk pembiayaan program HIV/AIDS.

Koordinator Program KPA Sragen, Wahyudi menjelaskan ada 27 desa yang disampling tersebut tersebar di 20 wilayah kecamatan. Pihaknya berharap pada 2019 ini semua desa ada program penyuluhan HIV/AIDS. Penyuluhan disampaikan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat rukun tetangga (RT) atau tim penggerak (TP) PKK.

Menurutnya yang terpenting komitmen desa menjalankan program penyuluhan. Penyuluhan soal HIV/AIDS bisa dikompilasikan dengan program kesehatan yang sudah berjalan. Karena di masing-masing desa sudah ada kegiatan seperti posyandu, posbindu, PKK dan sebagainya.

”Implementasi rekomendasi KPA Sragen kepada desa akan ditinjau sepanjang tahun 2019. Yakni dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan berkunjung ke desa-desa,” terangnya. (din/edy)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia