Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Penahanan Kades Doyong Diperpanjang 

09 Januari 2019, 15: 19: 55 WIB | editor : Perdana

SIGAP: Kasi Pidsus Agung Riyadi (kiri) bersama Kajari Sragen M. Sumartono. 

SIGAP: Kasi Pidsus Agung Riyadi (kiri) bersama Kajari Sragen M. Sumartono.  (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen segera melimpahkan kasus korupsi Dana Desa (DD) Desa Doyong ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sedangkan Kepala Desa (Kades) Desa Doyong, Kecamatan Miri ini bakal menjalani tambahan perpanjangan masa penahanan terkait masalah yang menimpanya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen Agung Riyadi mewakili Kajari Sragen Muhammad Sumartono menyampaikan masa penahanan Kades Sri Widyastuti (SW) bakal diperpanjang. Pihaknya memperpanjang masa penahanan selama satu bulan ke depan. Mengingat masa penahanan tersangka Kades Doyong ini berakhir pada Sabtu (5/1) lalu.

Akibat kasus tersebut, Kejari Sragen melakukan penahanan pada 20 Juli 2018 lalu. SW menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan pengelolaan DD dan alokasi dana desa (ADD). ”Kita cepat limpahkan (kasusnya, Red), Kades Doyong sebentar lagi,” jelasnya, kemarin.

Agung menyampaikan perpanjangan selama sebulan untuk penahanan. Dia menjelaskan penyerahan berkas ke Pengadilan Tinggi dipastikan sebelum masa penahanan selesai. ”Proses sidangnya nanti di Semarang, mungkin minggu ini dilimpahkan, sejauh ini sudah ada 24 saksi yang diperiksa terkait kasus Desa Doyong,” terangnya.

Sebelumnya, Kejari Sragen menetapkan SW sebagai tersangka korupsi sejak Jumat (20/7) lalu. Penahanan tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sragen. Namun Kejaksaan menemukan kejanggalan pada penggunaan DD/ADD  untuk sejumlah proyek desa.

Kejaksaan mengindikasi kades tersebut melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus ini merupakan penyimpangan pengelolaan DD/ADD tahun anggaran 2016.

Kejaksaan sudah menerima pengaduan terkait perkara ini sejak Oktober 2017 lalu. Lantas sempat terhenti lantaran ada Pemilihan Kepala Desa di desa tersebut. Setelah mendapat dua alat bukti dan fakta terjadi penyimpangan di lapangan. Termasuk keterangan sejumlah saksi, pihaknya segera bertindak dengan menetapkan sebagai tersangka. (din/edy)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia