Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Keumatan, Apa Bedanya?

09 Januari 2019, 17: 22: 21 WIB | editor : Perdana

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Keumatan, Apa Bedanya?

TAHUN 2019 ini adalah tahun yang dinamis dari aspek politik karena pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan pada 17 April. Pilpres 2019 dikiritik sebagai pilpres dengan kualitas rendah karena tidak ada adu program yang jelas tetapi hanya diwarnai dengan serangan pribadi dan berbagai hoax lainnya.

Tulisan ini bermaksud mengembalikan salah satu substansi pilpres yang mencari pemimpin yang tepat bagi Indonesia. Salah satunya dengan mendiskusikan visi ekonomi dari dua pasangan capres dan cawapres. Pilpres dengan dua kandidat presiden yang sama dengan lima tahun lalu, kali ini mengusung visi ekonomi yang menarik. 

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan isu kritik terhadap pemerintah dengan kebijakan ekonomi yang pro asing, mengusung visi ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan usaha mikro kecil dan menengah sebagai fondasi ekonomi nasional.

Sementara itu, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menawarkan ekonomi keumatan dengan memberikan ruang hidup yang lebih luas bagi ekonomi syariah dan juga menjadikan kesejahteraan umat (rakyat kecil) sebagai tujuan pembangunan ekonomi.

Visi ekonomi merupakan produk jualan utama dalam sebuah proses pemilu. Para pemilih yang rasional akan memilih calon presiden dan wapres yang bisa mewujudkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Platform pembangunan ekonomi dengan kebijakan populis masih dianggap menjadi produk unggulan bagi kandidat presiden dan wapres dalam pilpres 2019. Ekonomi kerakyatan merupakan visi ekonomi yang sudah dicita-citakan pendiri republik ini sejak Proklamasi 1945.

Bung Hatta dengan ide nya tentang koperasi pada 1930-an sudah mewujudkan organisasi bisnis yang tepat sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Ide dasar ekonomi kerakyatan dengan kedaulatan ekonomi di tangan rakyat adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme di era kolonial.

Kesenjangan Kesejahteraan

Kesenjangan kesejahteraan merupakan masalah jangka menengah yang perlu strategi penyelesaian dalam jangka menengah pula. Basis ekonomi kerakyatan dan ekonomi keumatan sebenarnya sama yaitu keadilan sosial dan pemerataan.

Model welfare state di negara-negara Skandinavia kepemilikan individual dan organisasi bisnis kapitalis diijinkan untuk berkembang. Hanya saja mereka harus membayar pajak yang besar (kisaran 40 persen minimal dari penghasilan).

Pajak ini berbasis individu sehingga semua orang tidak bisa bebas dari pajak. Namun demikian, pengelolaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan baik, sehingga semua layanan pemerintah utama pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial bisa dibiayai dari pajak.

Selain itu, organisasi bisnis koperasi mendapatkan fasilitas untuk berkembang menguasai bisnis yang strategis. Misalnya industri transportasi logistik laut yang dikuasai koperasi. Welfare state ini ternyata bertahan cukup lama untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya meskipun semenjak krisis utang Yunani 2009, banyak negara welfare state di Skandinavia seperti Swedia, Islandia, Norwegia dan Finlandia mengalami kesulitasn ekonomi, namun tetap bisa bertahan. 

Model ekonomi kerakyatan Amerika Latin dengan penguasaan pemerintah terhadap semua aset strategis juga merupakan referensi penting. Model ini membutuhkan pemerintahan yang kuat dan mempunyai visi keadilan, karena penguasaan aset strategis berpotensi penyelewengan oleh kelompok yang berkuasa.

Model Amerika Latin ini lebih dekat dengan kebijakan populis yang pro rakyat dengan melindungi kepentingan rakyat. Tetapi, sayangnya, kurang memerhatikan aspek kompetisi. Potret negara Amerika Latin yang menerapkan model ini sayangnya tidak mengalami kesuksesan. Kita bisa melihat Venezuela dan Bolivia dengan penerapan ekonomi kerakyatan dan berbuah krisis ekonomi berkepanjangan. 

Umat = Rakyat Kecil?

Ekonomi keumatan dalam terminologi ilmu ekonomi memang tidak masuk dalam kelompok mainstream atau aliran utama. Kajian-kajian tentang ekonomi keumatan tampaknya disamakan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. 

Salah satu landasan filosofis ekonomi keumatan adalah Q.S. Al Baqarah, ayat 245 dan 282, tentang muamalah dan utang piutang. Adapun prinsip umum ekonomi keumatan adalah pertama, Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Hal ini menjamin bahwa ada nilai moral kepemilikan asset yang diatur kesadaran sebagai hamba Allah SWT. Kedua, prinsip halal dan haram. Prinsip ini akan mengatur transaksi ekonomi yang membawa kemaslahatan umat dan yang tidak.

Ketiga, jaminan sosial. Sistem perekonomian harus mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat yang berhak. Keempat, kewajiban membayar zakat bagi kelompok masyarakat yang hartanya sudah memenuhi nisabnya. Dalam konsep negara, maka zakat hanya diwajibkan bagi muslim, bagi non muslim tetap membayar pajak. Kelima, larangan riba. Sistem keuangan dan perbankan bebas riba. Pembiayaan berdasarkan prinsip PLS (Profit and Loss Sharing)atau pembagian laba dan resiko.Keenam, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini memberikan panduan kepada rakyat agar tidak hidup konsumtif.

Oleh: Anton A Setyawan, Dosen Prodi Manajemen Fak Ekonomi dan Bisnis UMS

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia