Minggu, 17 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Proses Hukum Pembuang Sampah Mandek

11 Januari 2019, 13: 36: 03 WIB | editor : Perdana

TUNGGU KEPASTIAN: Sanksi tegas menjerat pembuang sampah ke sungai di Kota Solo.

TUNGGU KEPASTIAN: Sanksi tegas menjerat pembuang sampah ke sungai di Kota Solo. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Proses hukum bagi pembuang sampah di sungai yang dilakukan sembilan warga hingga kini mandek. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaku berkas acara pemeriksaan (BAP) telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Namun, sampai kini belum ada jadwal kapan kasus ini akan disidang.   

Kasus tersebut muncul pada November tahun lalu. Saat itu tiga orang tertangkap basah membuang sampah di sungai. Tak berselang lama enam orang kembali ditangkap dengan kasus yang sama. Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo kemudian memerintahkan Satpol PP untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Tujuannya untuk memberi efek jera kepada mereka. Saat itu BAP sudah dibuat dan diserahkan ke PN. Kini tiga bulan berlalu tak ada kabar kelanjutan kasus tersebut.

“Ini kita sedang menunggu pengadilan. Jadwalnya mungkin padat, banyak yang diurus. Kita menunggu saja sampai disidangkan,” ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Agus Sis Wuryanto, Kamis (10/1).

Dia menambahkan, Satpol PP tidak tinggal diam dalam kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) Nomor  3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Meski terkesan mandek, Agus optimistis sembilan warga tersebut akan masuk sidang.

“Tunggu saja. Ini kan sudah ada tersangkanya, barang bukti juga ada, saksi sudah ada. Tinggal kita tunggu prosesnya,” tegas dia.

Sesuai dengan regulasi, pembuang sampah di sungai akan mendapatkan hukuman kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Wali kota kembali menegaskan, pemkot berusaha mengedepankan rasa kemanusiaan untuk menegakkan aturan. Namun begitu, pemkot juga tak segan memberi efek jera terhadap warga yang melanggar.

“Ini namanya mendidik. Mendidik itu bukan hanya memberi tahu, tapi memberi hukuman itu bagian dari mendidik juga. Kalau ada yang salah kita ingatkan, kalau diingatkan secara lisan nggak nggugu, ya kita tindak sesuai hukum,” katanya.

Tidak hanya pembuang sampah sembarangan, Rudy juga menegaskan komitmen untuk menjalankan perda lainnya. Seperti larangan mengemis atau meminta-minta di jalan, mendirikan bangunan tanpa izin hingga perda yang mengatur soal kehidupan bermasyarakat lainnya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia