Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan
Perdekabatan Soal Persiapan Pemilu

Antisipasi Politik Uang Lebih Pas Dibahas

14 Januari 2019, 17: 04: 53 WIB | editor : Perdana

HARAPAN: Pengunjung car free day di Jalan Slamet Riyadi menggelar aksi kritik sosial bertemakan soal pemilu damai.

HARAPAN: Pengunjung car free day di Jalan Slamet Riyadi menggelar aksi kritik sosial bertemakan soal pemilu damai. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Bambang Setiaji menilai hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg) menjadi kurang berkualitas. Itu terjadi dengan banyaknya perdebatan yang lebih membahas topik soal bacaan salat, mengimami salat, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Menurutnya, berbagai hal tersebut justru melupakan masalah penting, yakni soal politik uang.

”Kenyataannya, masih banyak anggota legislatif yang mencari suara dengan membagikan amplop ke masyarakat. Amplop ini bisa membelokkan daya nalar atau daya nilai masyarakat untuk memilih secara jernih. Masyarakat menerima amplop tersebut menyatakan sebagai penyeimbang. Karena para politis juga memikirkan diri sendiri yang dipersepsi memiliki motif ekonomi,” beber Bambang kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin.

Mereka juga beranggapan, lanjut Bambang, bahwa para politisi tidak benar-benar memikirkan dan memenuhi janji kepada rakyat di masa depan setelah akhirnya nanti terpilih.   

”Politik uang tentu sangat mengganggu bila masyarakat kemudian tidak memilih wakil rakyat yang berkualitas dan tulus memperjuangkan rakyat. Kursi dewan yang terhormat akan dipenuhi oleh orang yang tidak kompeten dan mementingkan diri sendiri. Karena amplop sudah menjadi pengetahuan banyak orang, akhirnya politisi yang baik, kompeten, dan tulus mengabdi pun akhirnya ikut-ikutan membagi amplop,” jelasnya.

Bambang mengatakan jika politisi baik diam saja, maka panggung politik yang strategis untuk membuat peraturan dan perundangan akan diisi oleh politisi jahat. Periode berikutnya politisi yang semula tidak menggunakan cara bermain amplop, berubah menggunakan cara yang sama.

“Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pejabat publik, maka mereka memilih cash and carry, kontan tapi sekali. Ini disebabkan banyak pejabat publik yang mengumbar janji dan lupa setelah menduduki kursi politik,” sambungnya.

Bambang menyebut bagi petahana, program sosial adalah money politic yang legal. Asal diajukan dalam rencana anggaran belanja. Petahana sangat diuntungkan lebih dalam pola masyarakat yang ada.

”Dari sisi rakyat sendiri ternyata juga setuju memakai amplop karena menganggap bahwa para calon mementingkan kepentingan pribadi, tidak ada yang benar-benar mengabdi. Masyarakat yang akhirnya menerika, menyebabkan pergeseran dari money politic menjadi uang silaturrahmi. Ini semacam uang transport. Dari sisi nominal juga tidak besar, sekitar Rp 100 ribu saja. Maka fenomena hukum ini mulai bergeser keberterimaannya,” paparnya. (aya/nik)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia