Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Pemkab Alokasikan Rp 9 M untuk Seragam Sekolah Gratis

22 Januari 2019, 16: 40: 46 WIB | editor : Perdana

RIANG: Murid SDN 6 Wonogiri bermain saat jam istirahat. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus perhatian pemkab.

RIANG: Murid SDN 6 Wonogiri bermain saat jam istirahat. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus perhatian pemkab. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Beragam program digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan biaya pendidikan. Kali ini, pemkab berencana menggratiskan seragam sekolah untuk SD dan SMP. Anggarang yang disiapkan sekitar Rp 9 miliar. 

Menurut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, kebutuhan seragam merupakan hal yang wajib dipenuhi setiap murid. Namun, kerap, keluarga kurang mampu mengeluhkan harga seragam. 

"Karena (bahan seragam, Red) mengikuti harga pasar, pemerintah tidak bisa mengintervensi," ujarnya, Senin (21/1).

Tapi, bukan berarti pemkab lepas tangan. Saat ini, tengah digodok potensi anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan seragam SD dan SMP secara gratis. Hitungan sementara, biayanya sekitar Rp 9,8 miliar. 

"Kalau nanti APBD memungkinkan, kami mengintervensi pengadaan seragam (gratis, Red), kenapa tidak?," katanya. 

Ditambahkan bupati, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi program yang muaranya pada efisiensi anggaran. Dari hasil efisiensi ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial, dan infrastruktur lingkungan. 

Kapan seragam gratis akan diberikan? Joko Sutopo belum bisa memastikan. Namun, muncul sinyal mulai berlaku pada ajaran baru tahun ini. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siswanto melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Suwanto mengatakan, setiap tahun, jumlah murid baru SD dan SMP sekitar 13 ribu anak. 

"Kalau seragam sekolah itu ada tiga. Yakni seragam OSIS, Pramuka, dan seragam indentitas sekolah. Pakaian olahraga, perlengkapan seperti topi bukan termasuk seragam," tuturnya. 

Menurut Suwanto, pihaknya segera menyiapkan kebutuhan data yang diminta pemkab. Termasuk data murid dari keluarga miskin. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia