Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Kantor Pos Stop Distribusi Tabloid Politis 

26 Januari 2019, 10: 10: 59 WIB | editor : Perdana

DIAMANKAN: Bawaslu Solo memperlihatkan tabloid kontroversi.

DIAMANKAN: Bawaslu Solo memperlihatkan tabloid kontroversi. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Setelah menjadi kontroversi, distribusi tabloid “Indonesia Barokah” via pos akhirnya distop. Ada ribuan eksemplar tabloid bernuansa politis tersebut hingga kemarin masih ditahan di kantor pos daerah setelah ada instruksi dari kantor pos pusat.

Kepala Kantor Pos Besar Gladak Solo Eko Sumaryanto mengatakan, kemarin pagi pihaknya menerima instruksi dari kantor pos pusat untuk menahan terlebih dahulu pengiriman paket tabloid tersebut sembari menunggu koordinasi dari pusat. 

“Paket yang kami tahan yang ciri-cirinya tidak ada nomor resi pengirim, tidak ada nomor perangko, dengan menggunakan pembungkus amplop cokelat,” jelas Eko Sumaryanto ditemui di kantornya kemarin.

Pihaknya menerapkan perlakuan khusus pada paket yang diduga berisi tabloid tersebut. Kendati demikian, ia memastikan hanya menahan dan tidak membuka isi paket tersebut. 

“Secara fisik pengiriman paket ini di seluruh daerah bentuknya sama dibungkus. Maka dari itu kantor pos pusat menginstruksikan untuk paket dengan jenis serupa di hold terlebih dahulu. Imbauan ini berlaku di kantor pos seluruh Indonesia,” tutur Eko Sumaryanto.

Sebelumnya Eko mengatakan akan tetap mendistribusikan paket berisi tabloid tersebut karena sudah dibayar dan belum ada instruksi untuk menyetop pengiriman ke lokasi tujuan. Namun, setelah kemarin pagi pihaknya mendapat instruksi dari pusat, untuk sementara distribusi ditahan dulu.

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Pos Cabang Sragen Dalyana. Sebelumnya pihaknya sudah mengirim beberapa paket berisi tabloid tersebut ke masjid, musala dan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Sragen. Namun sementara pengiriman paket tabloid tersebut dihentikan.

”Pagi tadi (kemarin) kami menerima telegram dari kantor pusat melalui regional Semarang, meminta agar pengiriman paket tersebut dipending sementara. Ini untuk mencegah ada masalah berkelanjutan,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya Jumat pagi.

Namun, untuk paket yang sudah telanjur terkirim maka pihaknya tidak bisa menarik kembali. Karena sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen hanya mendata, tidak melarang pengiriman maupun menyita paket tersebut. Ada ribuan eksemplar paket tabloid yang belum dikirim ke alamat tujuan. Rata-rata sasarannya adalah masjid, musala dan ponpes. 

“Angka yang kami sampaikan 1.621 eksemplar itu yang masih berada di kantor pos. Kami memang tidak menarik tabloid itu. Karena sudah dipending untuk pengiriman, maka kami menunggu arahan menyikapi tabloid tersebut,” ujar Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budi Prasetyo.

Ketua Bawaslu Kota Solo Budi Wahyono mengatakan, sampai kemarin sudah ada 44 tabloid dari 16 masjid yang diserahkan ke Bawaslu Kota Solo. “Temuan ini adalah laporan warga yang kemudian dikirimkan ke Bawaslu Solo, jadi bukan sitaan,” jelas Budi.  

Sedangkan di Kantor Pos Karanganyar, saat ini masih ada 125 eksemplar tabloid masih ditahan. “Kami sudah memerintahkan panwascam untuk menyisir wilayahnya. Tabloid itu sudah beredar di 17 kecamatan,” ujar Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti. 

Terkait beredarnya tabloid bernunasa politis tersebut, Pakar Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menegaskan, Bawaslu  harus segera mengusut pelaku pembuat tabloid tersebut. Sebab, jelas dalam tabloid tersebut mencantumkan model diskriminatif kampanye.

“Kalau isinya menyudutkan salah satu calon presiden (capres). Harus diusut, siapa yang membuat tabloid ini? Untuk kepentingan apa? Di mana pembuatan tabloid ini? Bawaslu sudah bisa mengusut kasus ini berdasarkan laporan atau inisiatif dan temuan,” beber Agus.

Agus menyebut beredarnya tabloid ini masih dianggap sebagai pelanggaran. Belum merupakan sebuah tindak pidana. Sehingga Bawaslu diharap segera mengusut lebih dalam terlebih dahulu motif peredaran tabloid ini. Baru setelah itu Bawaslu bisa mencari unsur-unsur lain yang mengarah pada tindak pidana pemilu.

“Maka Bawaslu perlu melakukan investigasi untuk menemukan itu semua. Saat ini peredaran tabloid ini belum bisa disebut sebagai black campaign. Sebab, pelaku belum ditemukan dan motif belum diketahui. Dikatakan black campaign jika sudah ada justifikasi hukum,” jelasnya.

Peredaran tabloid ini, lanjut Agus masih merupakan peristiwa politik. Belum bisa dikatakan sebagai peristiwa hukum. Untuk menyikapi ini, Agus mengimbau Bawaslu segera melakukan investigasi terkait pembuatan tabloid tersebut. Bawaslu bisa mengerahkan aparatnya di tiap daerah untuk menghentikan peredaran tabloid dengan mengambil semua tabloid yang ada di lapangan.

“Dan salah satu capres yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tabloid tersebut, juga boleh melaporkan ke Bawaslu. Agar menjadi bahan tambahan Bawaslu dalam melakukan investigasi,” tandasnya. 

Wali Kota Minta Stop Saling Hujat 

Respons terhadap munculnya tabloid “Indonesia Barokah” juga diungkapkan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Tabloid ini dinilai memicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, isinya menyudutkan salah satu pihak yang sedang mengikuti kontestasi politik. Beberapa masjid di Kota Solo menerima tabloid provokatif tersebut melalui jasa pengiriman Pos Indonesia. Wali kota menganggap nama yang disematkan dalam tabloid tidak sesuai dengan isinya. 

“Sangat-sangat menyayangkan. Siapapun yang membuat itu tidak dibenarkan. Kalau barokah itu tidak mencaci maki orang, barokah itu ya memberi hal-hal yang baik,” katanya, Jumat (25/1).

Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surakarta ini tetap tidak sepakat dengan isi buletin Indonesia Barokah. Meski secara tidak langsung tabloid tersebut menguntungkan kubunya. Rudy tetap berkomitmen menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok dan partainya.

“Jelek-jelekin 01 maupun 02 saya tetap nggak setuju. Toh siapapun presidennya kita ini saudara kok. Kader saya juga saya minta untuk tidak bereaksi berlebih,” imbuhnya.

Dia berharap masyarakat menyiapkan filter terhadap serangan-serangan yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Terkait keberadaan tabloid yang cukup meresahkan itu, dia menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti.

“Kalau Dewan Pers sudah menyampaikan ke kepolisian nanti pasti ditindakanjuti. Saya minta tolonglah stop saling menghujat dan mencaci maki. Indonesia ini negara yang sangat bermartabat,” terangnya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo. Dia meminta masyarakat untuk tidak cepat percaya kabar yang beredar selama penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini. Dia menduga banyak pihak yang sengaja menunggangi kelompok tertentu demi kepentingan pribadinya. 

“Kalau kita lihat tabloidnya itu setelah dicek alamatnya saja tidak jelas. Jadi biarkan saja pihak yang berwajib yang menangani,” katanya. (din/ves/rud/irw/bun)

(rs/din/ves/rud/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia