Senin, 16 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Ganjar Pranowo Kebut Perda Perlindungan Nelayan

29 Januari 2019, 13: 27: 46 WIB | editor : Perdana

BUTUH JAMINAN: Perlindungan terhadap nelayan sangat diperlukan agar mereka aman dalam bekerja. 

BUTUH JAMINAN: Perlindungan terhadap nelayan sangat diperlukan agar mereka aman dalam bekerja. 

Share this      

SEMARANG – Perlindungan terhadap nelayan selama ini belum optimal. Karena itu butuh payung hukum agar mereka bisa bekerja dengan nyaman dan aman demi memenuhi kebutuhan hidupnya.  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memikirkan ini dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) khusus untuk melindungi nelayan.  Saat ini raperda tersebut dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jawa Tengah. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, pembuatan Perda Perlindungan Nelayan ini dilatarbelakangi bahwa nelayan saat ini banyak aspek yang harus dilindungi. Selain itu, peningkatan kualitas nelayan juga penting karena sudah tidak zamannya lagi nelayan melaut untuk mencari ikan, tetapi mereka melaut untuk menangkap ikan.

“Sekarang bicaranya nelayan menangkap ikan, yang mencarikan kita. Maka teknologi akan kami berikan kepada nelayan sebagai bentuk perlindungan,” ujar Ganjar, Senin (28/1).

Ganjar menambahkan, nelayan-nelayan kecil diharapkan lebih produktif dengan perlindungan teknologi ini. Peralatan mereka harus dilindungi agar hasil tangkapan iklan lebih bagus, termasuk teknologi untuk menjual hasil tangkapan.

Persoalan selanjutnya yang harus dilindungi adalah akses modal. Selama ini, para nelayan di Jateng menerapkan one day fishing atau sehari melaut. Dalam sehari, mereka membutuhkan modal antara Rp 400 ribu  hingga Rp 500 ribu.

“Mereka butuh akses modal yang cepat, sementara jika jumlahnya segitu sulit mengakses ke perbankkan. Maka harus ada mekanisme dari perbankkan atau pemerintah untuk memberikan solusi permodalan itu,” tegasnya.

Selain itu, logistik untuk keperluan melaut seperti bahan bakar minyak dan lain sebagainya juga harus dilindungi. Juga, termasuk alat tangkap yang baik dan ramah lingkungan juga harus diperhatikan.

“Alat tangkap yang seperti apa yang diakomodasi. Kalau pusat aturannya seperti ini, daerah seperti apa. Apapun jenisnya bisa dikomunikasikan, yang jelas nelayan dapat alat tangkap yang bagus, lingkungan tidak rusak kemudian kita tidak perlu bertengkar lagi soal alat tangkap ikan,” paparnya.

Kehadiran perda khusus bagi nelayan itu lanjut Ganjar diharapkan dapat mengakomodasi secara keseluruhan. Sehingga, mereka yang turun temurun berprofesi sebagai nelayan, akan naik kelas dan mereka dilindungi pemerintah.

Mengingat pentingnya perda itu, Ganjar berharap perda dapat selesai secepatnya. “Kalau hari ini bisa dikebut, mudah-mudahan bisa menjadi peninggalan DPRD periode sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Riyono berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Perda Khusus Perlindungan Nelayan. Perda itu penting untuk menindaklanjuti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai pelengkap dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan.

“Tiga tahun lalu saya sudah mengusulkan perda ini. Ini jadi salah satu konsen kami. Kami akan dorong dan support betul adanya perda ini supaya teman-teman nelayan mendapat perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah,” kata dia.

Disinggung pembuatan perda yang mepet di akhir masa jabatan DPRD, Riyono menegaskan itu tidak menjadi soal. “Saya optimistis bisa selesai (sebelum pileg). Nanti akan saya dorong terus agar ini benar-benar memberikan jaminan kepada teman-teman nelayan secepatnya,” ujarnya. (lhr/bay)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia