Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Pendidikan

PPDB Online Hanya Sekolah Negeri

Reguler dan Gakin Dipisah

29 Januari 2019, 15: 54: 24 WIB | editor : Perdana

PERLU EVALUASI: Para peserta PPBD online di SMAN 4 Surakarta, tengah rebutan mendapatkan nomor antrean, tahun lalu.

PERLU EVALUASI: Para peserta PPBD online di SMAN 4 Surakarta, tengah rebutan mendapatkan nomor antrean, tahun lalu. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta memastikan hanya sekolah negeri yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online tahun ini. Termasuk pendaftar dari keluarga miskin (gakin), juga menggunakan sistem online. Namun tetap dibedakan dengan pendaftar reguler lainnya.

“Nanti mulai pendaftarannya dipisah antara reguler dengan gakin. Agar kuota 30 persen khusus gakin tidak terdesak dengan siswa reguler. Sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak fair antara siswa gakin dengan siswa reguler,” beber Sekretaris Disdik Kota Surakarta, Unggul Sudarmo kepada Jawa Pos Radar Solo saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Prosedur PPDB online khusus gakin tidak jauh berbeda dengan tahun lalu saat masih menggunakan sistem offline. Unggul menyebut data siswa gakin diperoleh dari SK Gakin. Pihak sekolah asal secara kolektif mendaftarkan siswa gakin ke sekolah tujuan dengan sistem online.

“Dari pusat, hanya memberikan dua pilihan. Yaitu PPDB menggunakan sistem online atau offline. Yang diperbolehkan menggunakan sistem offline adalah daerah yang tidak ada jaringan internetnya. Sementara di Solo koneksi internet bisa dilakukan, jadi tidak mungkin menggunakan offline,” jelasnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PPDB sistem online tahun lalu, lanjut Unggul, sekolah swasta tidak diikutsertakan menggunakan online tahun ini. Lantaran dinilai tidak efektif karena banyak sekolah swasta yang tidak dipilih. Sehingga tahun ini PPDB sekolah swasta murni dengan sistem offline.

”Secara resminya, PPDB sekolah swasta mengikuti jadwal pemerintah pada Mei mendatang. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah minta izin untuk mendahului. Dalam Perwali diperbolehkan membuka pendaftaran dua bulan sebelum jadwal pemerintah, yakni mulai Maret,” sambungnya.

Unggul mengaku sudah ada beberapa yayasan yang datang ke Disdik dan diberi izin untuk mendahului PPDB. Kelonggaran yang diberikan oleh wali kota melalui Disdik adalah sejak awal tahun sekolah swasta diperbolehkan melakukan pendataan terlebih dahulu, namun jangan memulai pendaftaran.

”Dengan sistem offline untuk sekolah swasta diharapkan orang tua tidak lagi protes. Karena evaluasi tahun lalu, ada orang tua yang protes karena anaknya diterima di sekolah swasta. Sementara ada sekolah negeri yang masih kosong. Padahal sebenarnya beda zonasinya dengan tempat tinggalnya,” pungkasnya. (aya/nik)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia