Kamis, 23 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

Data Warga Miskin BPS Repotkan Pemkot

Wali Kota Ragu Ada Survei ke Lapangan

03 Februari 2019, 12: 05: 59 WIB | editor : Perdana

BUAT KESEPAKATAN: Penandantanganan kerja sama antara pemkot dengan BPS.

BUAT KESEPAKATAN: Penandantanganan kerja sama antara pemkot dengan BPS. (IRAWAN WIBISONO/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo merasa kerja keras pemkot menekan angka kemiskinan sudah maksimal. Namun, dia menilai data warga miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak berpihak pada usaha yang dilakukan pemerintah.

Rudy mencontohkan di Kelurahan Pucangsawit, kawasan tempat tinggalnya, diklaim sudah tidak ada satupun warga miskin. Tapi, menurut BPS, ada 53 kepala keluarga (KK) yang berada pada garis kemiskinan. Ditemukannya warga miskin itu diduga karena tidak validnya indikator yang digunakan BPS.

“Kita (pemkot,Red) pakai indikator kemiskinan 25 jenis, sedangkan mereka (BPS,Red) pakai 14 indikator, itu saja miskinnya masih tinggi,” katanya, Sabtu (2/2).

Rudy juga tak yakin BPS melakukan survei kependudukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Petugas BPS hanya mengambil sampel dari kelurahan atau pengurus RT.

Namun, dia tak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai polemik berkepanjangan. Wali kota ingin ada penyesuaian data antara pemkot dengan BPS. “Makanya saya perintahkan dinas kominfo SP(komunikasi, informatika, statistik dan persandian) supaya melakukan integrasi data dengan BPS. Jadi kita tahu janjane warga miskine awake dewe iki piro? (sebenarnya warga miskin kita berapa?), indikator yang tepat seperti apa?” paparnya.

Dengan data yang terintegrasi, lanjut Rudy, dapat menjadi dasar pemkot membuat kebijakan. Misalnya, pemberian bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga dapat dijadikan dasar pengalokasian dana bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Keinginan wali kota itu ternyata mendapat tanggapan positif dari BPS Surakarta. Sebagai sebuah institusi yang terbuka, mereka bersedia menjalin kerja sama dengan pemkot selama tidak menyalahi undang-undang.

“Kalau sudah menjalin kerja sama, program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, pemkot sudah memulai dengan BPJS Kesehatan. Kita kan punya e-kelurahan yang selalu up-date soal data kependudukan. Sehari berapa bayi lahir, berapa orang meninggal dapat diketahui detail secara real time. Jadi, kalau warga meninggal, otomatis data di BPJS dihapus. Artinya pemkot nggak bayar premi. Masa orang sudah mati dibayari premi,” beber Rudy.

Kepala BPS Surakarta Bagus Rahmat Susanto menjelaskan, kerja sama antara Pemkot dengan BPS meliputi tiga poin. Yakni penyediaan data dan informasi statistik, penyediaan tenaga ahli dan pendamping sebagai analisa data statistik, pemanfaatan bersama prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kerja sama ini ditandatangani kedua belah pihak dengan durasi 12 bulan sejak ditandatangani,” jelasnya. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia