Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Pemilihan Kades Serentak Maju

08 Februari 2019, 18: 26: 52 WIB | editor : Perdana

Pemilihan Kades Serentak Maju

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) punya peer besar. Yakni merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pencalonan dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades). Itu diperlukan sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 229 desa tahun ini.

Perubahan perda sangat penting. Sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). serta hasil Judical Review di Mahkaman Konstitusi. Terkait syarat Bakal calon kepala desa yang tak terbatas domisili. Kepala Dispermasdes Boyolali, Purwanto mengungkapkan, baru menyusun draft Perubahan Perda tentang Pilkades tersebut. Sehingga dalam masa sidang 1 DPRD Boyolali dapat dibahas dan disidang paripurnakan.

”Pelaksanaan Pilkades di Boyolali menunggu Perda tersebut. Meski masih menunggu aturan hukumnya, namun rencananya pelaksanaan Pilkades Serentak maju jadi Juni. Jadwal kami majukan dari semula Oktober atau November,” kata Purwanto kepada Jawa Pos Radar Solo.

Dia menyebut, hingga akhir 2019 mendatang, ada 240 jabatan kades di Boyolali yang kosong. Padahal jumlah desa di Boyolali hanya 261. Jumlah tersebut melebihi 90 persen dari total jumlah kepala desa yang ada.

Namun dari 240 jabatan tersebut, 229 kades sudah berakhir jabatannya pada April 2019. Atau usai Pemilu 2019 digelar.  Kendati demikian, Dispermasdes belum bisa memastikan jumlah desa yang bakal mengikuti Pilkades Serentak Juni mendatang.

”Apakah yang akan mengikuti adalah yang habis masa jabatan berakhir pada April atau yang Desember 2019 juga diikutkan. Semua masih dipertimbangkan. Namun Pemkab Boyolali telah mempersiapkan penjabat kades untuk mengisi kekosongan posisi tersebut,” urai Purwanto.

Terkait mekanisme Pilkades Serentak, masih ada dua kemungkinan Yakni sebagian sistem konvensional dan sebagian lagi menggunakan sistem pemilihan elektronik (e-voting). ”Untuk peralatan e-voting, SDM (sumber daya manusia)-nya masih belum mencukupi. Butuh tambahan personel untuk melaksanakan pilkades secara e-voting semuanya,” tandas Purwanto. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia