Selasa, 23 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Solo

 Transisi Perizinan, Rawan Reklame Liar

10 Februari 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Perdana

LOKASI STRATEGIS: Pemasangan papan reklame menjadi salah satu sumber PAD. Kini, regulasi perizinan dirombak.  

LOKASI STRATEGIS: Pemasangan papan reklame menjadi salah satu sumber PAD. Kini, regulasi perizinan dirombak.   (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Tahun ini, pemkot melakukan perbaikan sistem perizinan dan pengelolaan papan reklame. Setidaknya tiga organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat dalam urusan tersebut.

Sebelumnya, seluruh persoalan reklame menjadi kewenangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta. Melalui serangkaian evaluasi, kini pemasangan reklame melibatkan dua instansi lain, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Surakarta.

“Sekarang urusan izin itu ada di DPMPTSP. Izin apa pun, termasuk memasang reklame. Jadi, pasang reklame itu DPUPR sebagai pembuat master plan, titik-titik mana yang bisa dipasang dan yang nggak boleh. Lalu BPPKAD ngurusi pajaknya,” terang Kepala DPMPTSP Toto Amanto, Sabtu (9/2).

Sistem baru itu, lanjut Toto, masih terus disempurnakan. Beberapa aturan harus dilengkapi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pemkot maupun pengguna jasa pemasangan reklame.

Dia mencontohkan, izin pemasangan reklame berada di instansinya, sedangkan tim penertiban reklame tak berizin masih berada di BPPKAD. “Celah-celah seperti ini rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini sedang kita matangkan agar lebih sempurna,” ungkapnya.

Toto menginginkan tiga OPD yang bekerja bersama dalam urusan reklame dapat memanfaatkan awal tahun ini untuk melakukan koordinasi dengan baik. Hal itu dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa pemasangan reklame.

“Prinsipnya kan begini, izin ini kan ke pemkot, pajak juga ke pemkot, masterplan juga dilaksanakan pemkot, sama-sama atas nama pemkot. Pasti bisa bekerja sama,” katanya.

Saat ini, pemkot memiliki 616 titik reklame yang tersebar di lima kecamatan. 75 titik di antaranya masuk di zona A,yakni kawasan jalan protokol kota. Sedangkan 541 titik lainnya dikategorikan zona B. Sedangkan selain di zona A dan B, maka masuk zona C.

Kepala BPPKAD Yosca Herman Soedrajat mengatakan, zonasi berpengaruh terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan. “Dasar pengenaan retribusi reklame berdasarkan lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukan. Kalau berdasarkan perwali, retribusi zona A sebesar 0,5 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak), zona B sebesar 0,2 persen, zona C sebesar 0,1 persen,” jelas dia.

Jika seluruh zona itu dimaksimalkan, pendapatan asli daerah dari sektor reklame dapat mencapai Rp 10 miliar setahun. Namun, keberadaan reklame liar juga mampu menggerus potensi tersebut. Yosca menyebut jika diakumulasikan, pendapatan yang hilang dari reklame liar yang selama ini muncul sekitar 10 persen. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia