Senin, 27 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo

E-Retribusi di Kampung Wali Kota Gagal

13 Februari 2019, 17: 46: 00 WIB | editor : Perdana

E-Retribusi di Kampung Wali Kota Gagal

SOLO - Penerapan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (RPPK) secara elektronik tidak berjalan lancar. Pola pikir masyarakat dalam pembayaran via e-retribusi sampah itu dinilai masih minim.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta Sri Wardhani Purbawidjaja mengatakan, RPPK elektronik menjadi sebuah terobosan instansinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dengan rutin. 

Empat bulan berjalan, dia menemukan fakta bahwa sistem pembayaran elektronik untuk sementara belum berhasil. Salah satu contohnya adalah di RW 09 Pucangsawit, Kecamatan Jebres yang tak lain kampung halaman Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Terdapat 116 kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran pertama.

 “Masyarakat belum terbiasa dengan sistem baru tersebut. Mengubah mindset masyarakat untuk membayar nontunai itu agak berat, ucap perempuan yang akrab disapa Dhani beberapa waktu lalu.

Kampung wali kota memang menjadi pilot project penerapan e-retribusi sampah. Metode pembayaran retribusi dilakukan dengan tapping kartu e-money salah satu perbankan ke alat khusus yang dipegang oleh pengurus RT. Setiap bulan, warga hanya perlu datang ke rumah pengurus RT yang ditunjuk untuk melakukan tapping.

“Kalau sebelumnya pengurus RT berkeliling door to door ke rumah warga untuk menagih retribusi. Dengan sistem elektronik warga hanya perlu datang ke RT. Tapi ternyata mereka malas kalau harus ke rumah Pak RT,” terangnya.

Meski belum berhasil, DLH tetap akan menerapkan penarikan retribusi sampah elektronik kepada 116 KK di Kelurahan Pucangsawit. Menurutnya, waktu empat bulan belum dapat dijadikan patokan berhasil tidaknya sebuah program. Dia ingin ada evaluasi sistem agar pelaksanaan program inovatif ini dapat terus berjalan.

“Terus akan kita evaluasi, kalau sudah ketemu mekanismenya nanti baru kita perluas di daerah lain. Kita prioritaskan Pucangsawit dulu berjalan dengan baik,” ucap dia.

Penarikan retribusi sampah secara elektronik awalnya dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Di samping itu, pemkot ingin memberikan sosialisasi perihal penggunaan alat pembayaran non tunai. Dengan begitu akan muncul dampak lanjutan soal tingkat keefektifan pembayaran retribusi sampah. Dengan sistem elektronik, warga yang sudah maupun belum membayar retribusi akan terlihat dalam data yang dimiliki pemkot.

 “Petugas sendiri tidak asal hitung. Potensi kebocoran retribusi juga dapat ditekan,” kata Dhani.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memaklumi soal belum berjalannya retribusi elektronik selama ini. Selain sosialisasi yang belum dilakukan secara maksimal, dia juga melihat masyarakat butuh waktu untuk berpindah sistem pembayaran.

“Namanya juga masyarakat banyak. Biasanya bayar tunai dan didatangi petugas, sekarang harus pakai kartu dan dia yang mendatangi. Nanti kalau sudah biasa pasti juga berhasil,” katanya.

Bagi Rudy, program retribusi elektronik menjadi semangat pemkot untuk memperbaiki sistem pembayaran. Pemkot benar-benar mewujudkan transparansi anggaran di hadapan masyarakat. (irw/bun)

Tentang E-Retribusi Kebersihan 

- 116 KK di Kelurahan Pucangsawit, Jebres jadi sasaran e-retribusi kebersihan.

- Pembayaran dengan tapping kartu e-money ke alat khusus yang dipegang pengurus RT. 

- Setiap bulan, warga datang ke rumah pengurus RT yang ditunjuk untuk melakukan tapping.

- Tujuannya untuk cegah kebocoran retribusi karena data tersambung dengan pemkot.

- Tapi dalam realisasinya masih banyak warga malas harus ke rumah pengurus RT untuk bayar e-retribusi. 

- Sebelumnya pengurus RT berkeliling door to door ke rumah warga untuk menagih retribusi kebersihan. 

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia