Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

BPJS Dorong Pelaku UMKM Miliki Jaminan Sosial

14 Februari 2019, 21: 15: 08 WIB | editor : Perdana

TERKAVER: seorang perajin UMKM pembuatan partisi pembatas ruangan bermotif wayang di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo.

TERKAVER: seorang perajin UMKM pembuatan partisi pembatas ruangan bermotif wayang di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Jaminan kesehatan sosial harus dimiliki seluruh segmen masyarakat, terutama jaminan kerja. Tak hanya karyawan perusahaan saja, namun juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah membidik sektor tersebut.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DI Jogjakarta, Moch. Triyono mengatakan, pihaknya menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM. Serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Guna membangun koordinasi agar tidak ada pekerja yang terlewatkan. Khususnya dalam hal perlindungan jaminan sosial.

”Dengan adanya kerja sama ini, koordinasi semakin terarah. Sekaligus memperlancar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pelaku usaha yang selama ini belum dapat. Seperti halnya teman-teman UMKM,” kata Triyono kepada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (12/2).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama-sama membidik sektor yang belum optimal. Agar mendapat jaminan sosial, khususnya menengah ke bawah. Selama ini tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jateng sebesar 74 persen. Sedangkan sisanya bersifat fluktuatif.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati menambahkan, potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan pelaku UMKM cukup tinggi. Menurut data BPS, jumlah UMKM yang ada di Jateng sekitar 4,8 juta. Dari total angka tersebut, 98 persen atau sebanyak 4,7 juta merupakan skala mikro dan kecil.

”Kepesertaan ini penting bagi pelaku usaha dengan skala tersebut. Misalnya satu orang yang sakit maka usaha yang yang dijalankan pasti akan terhenti. Karena yang seharusnya untuk modal menjadi biaya berobat. Jaminan perlindungan sosial, usaha akan tetap berlangsung. Premi yang dibebankan disesuaikan penghasilan usaha tersebut,” terangnya. (gis/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia