Selasa, 18 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Strategi Keroyokan Efektif Turunkan Kemiskinan di Jateng

15 Februari 2019, 07: 50: 59 WIB | editor : Bayu Wicaksono

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi paparan di forum Pembukaan Masa Musrembang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi paparan di forum Pembukaan Masa Musrembang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Share this      

SOLO - Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengalami penurunan signifikan. Bahkan Jateng menjadi satu dari dua provinsi di Indonesia dengan margin penurunan kemiskinan terbesar pada 2018.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Jateng pada Maret 2018 menyentuh angka 11,32 persen. Enam bulan berselang, data kemiskinan berubah menjadi 11,19 persen atau turun 0,13 persen. Capaian bagus untuk provinsi dengan 35 kabupaten dan kota.

“Perform Jateng makin hari makin meningkat. (SAKIP) naik kelas dari B ke BB, dan alhamdulillah besok ke A. Hanya ada dua di Indonesia. Jika biasanya Jogja (DI Yogyakarta) sendirian terus, sekarang ditemani Jateng,” ujar Ganjar di forum Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah 2020 di Hotel Lor Inn, Kamis (14/2).

Ganjar menyebut penurunan angka kemiskinan itu merupakan kontribusi dari seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang bekerja keras selama ini. Meski begitu mereka diminta terus bekerja untuk menekan kembali angka kemiskinan agar mendekati target nasional sebesar 9,82 persen. “Kalau bisa kita, minimal mendekati, nasional yang hanya satu digit,” imbuhnya.

Angka kemiskinan, lanjut Gubernur, masih didominasi masyarakat desa dengan 12,80 persen, sementara di kota 9,67 persen. Dia membeberkan strategi jitu dalam menekan angka kemiskinan dengan cepat.

“Solusinya, pakai strategi keroyokan. Yang penting datanya benar, dikeroyok seluruh sektor, kerjakan! Pola ini pernah kita lakukan dan berhasil,” tegasnya.

Tiga kabupaten yang berada di zona merah kemiskinan yakni Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Sedangkan Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan menjadi daerah yang memiliki prosentase kemiskinan paling kecil di Jawa Tengah.

“Nggak usah malu, biasa aja. Itu adalah potret kemiskinan di Jawa Tengah. Formula sudah disiapkan, tinggal eksekusi,” ujar Ganjar.

Dengan gambaran seperti itu, kemiskinan menjadi isu utama dalam Musrenbang Provinsi Jateng tahun ini. Di samping enam isu strategis lainnya meliputi peningkatan kualitas dan daya saing SDM, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA, kedaulatan pangan dan energy, kesenjangan wilayah, dan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyebut musrenbang menjadi langkah awal untuk menyusun usulan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2020. Acara tersebut diikuti oleh pejabat pusat dan daerah, akademisi, DPRD, asosiasi, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan masyarakat.

“Ini adalah tempat di mana masyarakat dapat mulai memberi masukan, usulan dan penyempurnaan rencana pembangunan di Jawa Tengah 2020,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menandatangani nota kesepakatan perencanaan pembangunan rendah karbon. Jawa Tengah menjadi provinsi kedua se-Indonesia dan pertama di Pulau Jawa yang menandatangani komitmen tersebut.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyampaikan, dengan kesepakatan itu berarti Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melestarikan lingkungan hidup. Pihaknya tidak akan menyentuh “konflik” pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Yang jelas, semua pihak menyadari bahaya dampak perubahan iklim yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dia menunjuk contoh peningkatan suhu dunia sebesar satu derajat celsius yang mengakibatkan rob tidak akan hilang, bahkan semakin besar. Hal itu menghambat pertumbuhan ekonomi, apalagi di Jawa Tengah dengan hamparan pantai utara yang cukup panjang.

“Di Jawa Tengah, dengan mengadopsi pembangunan rendah karbon, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dibanding sekarang, maupun yang mengeksploitasi sumberdaya alam,” ungkap Bambang.

Jika konsep PRK tersebut diadopsi gubernur dan disetujui DPRD, dia berharap ada perubahan mendasar pada RPJMD kedua kepemimpinan Ganjar Pranowo. Penekanannya, yang pertama harus bisa menjaga luas hutan, jangan dikurangi kalau perlu perhutanan ditambah.

Kedua, peningkatan hasil pertanian difokuskan pada produktivitas, bukan perluasan lingkungan. Kemudian upaya memperbaiki lingkungan hidup, baik udara, air, tanah, serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

“Banyak potensi energi terbarukan di Jateng. Ada energi panas bumi di Dieng, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Karimunjawa, maupun pembangunan listrik berbasis sampah di Kota Surakarta. Upaya ini harus didorong meski di Jawa Tengah ada proyek PLTU berskala besar, seperti PLTU Batang dan PLTU Tanjungjati Jepara,” beber Bambang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, sebenarnya embrio PRK sudah ada di provinsi ini dan terus dikembangkan. Dia mencontohkan pabrik plastik berbahan baku singkong di Sukoharjo. EBT pun terus dikembangkan, seperi geothermal di Banyumas yang terus disempurnakan. Perusahaan besar ada yang mulai mengujicobakan bus listrik. Sejumlah perusahaan swasta sudah menggunakan motor listrik.

“Kabupaten/kota juga sudah mengimplementasikan. Anak masuk sekolah tanam pohon, lulus tanam pohon, di Klaten orang mau nikah tebar ikan di sungai. Sungainya juga bersih lho. Mudah-mudahan ini jadi trigger. Embrio sudah ada, hanya butuh dukungan bapak/ibu semua. Termasuk, anjuran membawa gembes (botol minum) untuk meminimalkan sampah plastik,” tandas Ganjar. 

(rs/irw/bay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia