Kamis, 14 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Sistem Perizinan Rawan Gesekan

21 Februari 2019, 13: 29: 03 WIB | editor : Perdana

BUTUH SINKRONISASI: Pengurusan perizinan terpadu Pemkot Solo mempersingkat birokrasi.

BUTUH SINKRONISASI: Pengurusan perizinan terpadu Pemkot Solo mempersingkat birokrasi. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Sistem perizinan online satu pintu yang digagas pemerintah pusat sedikit mengalami kendala di lapangan. Pemkot Surakarta merasa online single submission (OSS) berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Toto Amanto mengatakan, OSS berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Salah satu regulasi yang sedikit merepotkan pemerintah daerah adalah soal perizinan membuka usaha. 

Toto menjelaskan, perizinan usaha dilakukan secara online. Jika berhasil, maka pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) yang digunakan untuk mengurus persyaratan selanjutnya di pemkot.

“Kasusnya adalah saat NIB dikeluarkan pemerintah pusat, dijadikan senjata untuk mengurus di daerah. Padahal, setelah dicek lapangan ternyata lokasi usaha yang didaftarkan berada di lingkungan padat penduduk,” katanya.

Dia mencontohkan, pengusaha cuci mobil yang mengurus izin dan mendapatkan NIB. Setelah disurvei petugas dari daerah, ternyata lingkungan sekitar tidak mendukung. Tak jarang terjadi gesekan antarmasyarakat.

“Yang tahu kondisi di lapangan kan kami yang di daerah. Sementara pusat hanya berdasarkan data yang diajukan oleh pelaku usaha. Repot jadinya,” imbuh Toto.

Sebelumnya, sistem perizinan diawali dari pengajuan kepada pemkot kemudian ke pemerintah pusat. Dengan sistem lama itu lokasi usaha yang akan digunakan langsung terpantau oleh petugas.  

“Memang ada positif dan negatifnya. Plusnya, OSS itu bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Minusnya, pusat tidak tau kondisi daerah,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, regulasi dari pemerintah pusat memang kadang berbenturan saat dijalankan di lapangan. Namun baginya, hal itu dapat disiasati melalui koordinasi yang intensif antarinstansi.

“Sama-sama melayani masyarakat, harus dilakukan komunikasi dan penyesuaian. Yang pasti harus menjadi pelayan yang baik dalam segala hal,” katanya. (irw/bun)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia