Jumat, 19 Jul 2019
radarsolo
icon featured
Wonogiri

Lipat Surat Suara, Boyong Istri, Anak, dan Cucu

07 Maret 2019, 09: 25: 59 WIB | editor : Perdana

SEMANGAT: Suwito, bersama istri, anak, dan cucunya yang menjadi satu kelompok petugas pelipat surat suara pilpres.

SEMANGAT: Suwito, bersama istri, anak, dan cucunya yang menjadi satu kelompok petugas pelipat surat suara pilpres. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

RATUSAN orang dilibatkan dalam pelipatan surat suara pilpres di Gedung SLB Negeri Wonogiri, Rabu (6/3). Bahkan, ada yang mengajak istri, anak, hingga cucu untuk ikut melipat.

Itu dilakukan Suwito, 63. Warga Donoharjo, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri itu mengaku sudah ikut melipat surat suara sejak Pemilu 2004. Diakuinya, butuh ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. 

"Sejak zaman KPU Wonogiri diketuai Pak Joko Purnomo. Kantornya dulu yang sekarang ditempati BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah,Red)," katanya.

Suwito bersama istri, anak, dan cucunya menjadi satu kelompok dengan target melipat 4.000 surat suara. Bukan hal sulit baginya memenuhi target itu karena sudah berpengalaman. “Saya bawa botol kecil untuk menekan lipatan supaya rapi dan terlipat sempurna. Kalau pakai tangan saja ya sakit tangannya," ujarnya.

Sekretaris KPU Wonogiri Supardi mengatakan, petugas penyortir dan pelipat surat suara dibagi ke dalam 60 kelompok. Masing-masing kelompok terdapat empat personel. Mereka akan mendapatkan honor Rp 60 per lembar surat suara yang dilipat. Ditargetkan pelipatan selesai dua hari ke depan. 

"Kalau satu orang melipat 1.000 surat suara kan sudah (dapat honor, Red) Rp 60 ribu," terang dia. Jika kinerjanya dinilai bagus, bakal kembali dilibatkan untuk pelipatan surat suara DPD, DPRD Kabupaten Wonogiri, DPRD Provinsi Jateng, dan DPR RI. 

Honor untuk masing-masing surat suara berbeda. Tergantung kesulitan dan besarnya surat suara. "Surat suara DPD upahnya Rp 80, DPR Rp 100 per lembarnya," jelas Supardi.

Ketua KPU Kebupaten Wonogiri Toto Sihsetyo Adi mengatakan, pelipatan surat suara selanjutnya akan melibatkan pelajar sebagai upaya pendidikan politik. Namun, hal ini masih dalam pembahasan bersama komisioner yang lain.

"Ini baru rencana. Tidak perlu banyak juga yang dilipat. Paling tidak 2.000-4.000 lembar untuk satu sekolah. Kita masih bahas di internal, masih harus koordinasi juga dengan pihak sekolah," urai Toto. (kwl/wa)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia