Minggu, 26 Jan 2020
radarsolo
icon featured
Solo
PELANGGARAN PERDA

Pemkot Tolak Kompromi, Robohkan 10 Reklame

08 Maret 2019, 10: 25: 59 WIB | editor : Perdana

TEGAS: Tim BPPKAD Kota Surakarta merobohkan reklame di Manahan belum lama ini.

TEGAS: Tim BPPKAD Kota Surakarta merobohkan reklame di Manahan belum lama ini. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO—Pemkot tidak mau kompromi terhadap reklame ilegal. Hingga Maret ini, sudah ada 10 papan reklame tersebut dibongkar paksa karena pemasang tidak mengindahkan peringatan yang sudah dilayangkan sebelumnya. 

Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Widiyanto mengatakan, pengawasan dan penindakan reklame bodong mulai dilakukan sejak awal tahun. Hasilnya 10 reklame berhasil dibongkar. Tahun sebelumnya, pemkot juga menurunkan paksa 10 reklame liar juga.

Delapan lokasi papan reklame bodong yang sudah ditertibkan berada di Jalan dr Radjiman (Pajang), Jl. Adisucipto (Patung Wisnu), Jalan Mongisidi (Stasiun Balapan), Jalan Letjen Suprapto (perlimaan Sumber), Jalan Letjen Suprapto (Lapangan Sumber), Jalan Urip Sumoharjo (Ledoksari palang KA), Jalan Veteran (Traffich light Baturono), dan Jalan Veteran (Tipes). 

“Kemudian kami temukan dua lagi reklame bodong di Jalan Yosodipuro (Pasar Beling) dan perempatan Banjarsari (depan Starko). Sebagian besar bentuknya masih konstruksi besi, belum 100 persen jadi,” ujar dia kemarin (6/3). 

Hasil penindakan di lapangan, dari sepuluh papan reklame tersebut, hanya satu yang konstruksinya sudah jadi, bahkan sudah dipasangi iklan promosi. Sisanya baru sebatas rangka atau tiangnya saja.

“Modus pemasangan papan reklame ilegal dilakukan secara bertahap. Biasanya memanfaatkan waktu malam atau dini hari dalam memasang konstruksi atau rangka papan reklame ilegal,” beber dia. 

Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta dalam pemantauan pemasangan papan reklame di perempatan jalan provinsi, nasional, dan kota. 

“Dishub kan punya 64 CCTV yang aktif selama 24 jam. Nanti bisa kita manfaatkan untuk pantauan di lapangan. Kalau tiba-tiba terekam ada orang pasang konstruksi besi papan reklame patut kita curigai,” kata dia.

Maraknya papan reklame ilegal di Kota Bengawan mulai dikeluhkan oleh sejumlah agen periklanan. Sementara efek lainnya membuat lokasi titik iklan strategis di Solo tidak laku dilelang. 

“Sebagian besar lokasi yang ditemukan papan reklame ilegal ini sangat strategis, makanya biro iklan menyampaikan keluhan lewat grup WhatsApp para biro advertising. Sebab, telah melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2012. Setelah itu langsung kami tindaklanjuti,” jelas dia. 

Ia mencontohkan papan reklame ilegal di Jalan Adisucipto, Patung Wisnu, Manahan, Banjarsari merupakan lokasi strategis yang selama ini jadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Tarif pemasangan iklan baliho di Jalan Adisucipto, Patung Wisnu senilai Rp100 juta per bulan. "Maraknya papan reklame ilegal menjadikan lokasi titik iklan strategis di Solo tidak laku dilelang. Kita akan gencar memantau agar tidak merugikan," tutur Widiyanto. (ves/bun)

(rs/ves/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia