Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Pembangunan di Jateng Libatkan Seluruh Unsur Masyarakat

13 Maret 2019, 09: 18: 25 WIB | editor : Bayu Wicaksono

Gubernur Ganjar beri paparan pada musrenbangwil se-Eks Karesidenan Banyumas di pendapa Kabupaten Purbalingga, Selasa (12/3).

Gubernur Ganjar beri paparan pada musrenbangwil se-Eks Karesidenan Banyumas di pendapa Kabupaten Purbalingga, Selasa (12/3).

Share this      

PURBALINGGA – Jateng masuk sebagai nominator peraih penghargaan pembangunan daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2019. Prestasi tersebut tak lepas dari konsep No One Left Behind yang diusung Gubernur Ganjar Pranowo dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah.

Direktur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas Agustin Arry Yahya hadir menjelaskan, ada beberapa kriteria dalam penghargaan tersebut. Namun, ada dua komponen yang menjadi inti, yakni persoalan perencanaan pembangunan dan pencapaian dari proses perencanaan itu.

"Nah, kami sekarang ini ingin melihat proses perencanaannya. Ternyata proses musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di Jateng ini menarik dan unik. Tidak diselenggarakan di satu tempat, namun, di beberapa tempat, yakni di beberapa karesidenan," ucapnya saat menghadiri Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Banyumas di pendapa Kabupaten Purbalingga, Selasa (12/3).

Menurutnya, apa yang dilakukan Jateng dalam menyusun perencanaan pembangunan ini sangat bagus. Sebab, dalam perencanaan itu, Pemprov Jateng melibatkan partisipasi masyarakat yang tidak hanya dari unsur pemerintah.

"Ini hebatnya. Jadi ada partisipasi dari masyarakat seperti penyandang disabilitas, forum anak dan juga perempuan. Konsep No One Left Behind benar-benar dijalankan dalam penyusunan perencanaan ini. Tidak ada pihak yang ditinggalkan dalam perencanaan, semua dilibatkan. Tentu ini akan menjadi penilaian yang positif," beber dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya selalu ingin melibatkan semua elemen masyarakat pada setiap penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau aspirasinya tidak mendapat perhatian dalam pembangunan.

"Makanya setiap musrenbang, saya selalu mendahulukan teman-teman disabilitas, perempuan, dan forum anak. Sebab, sampai saat ini, banyak persoalan dari mereka yang belum bisa diselesaikan dan belum mendapat perhatian pemerintah," terangnya.

Ditambahkan gubernur, awalnya, musrenbang hanya dilakukan di Kota Semarang. Semua daerah di 35 kabupaten/kota diundang untuk melakukan musyawarah. "Saya lihat itu tidak efektif, datang, duduk sambil ngantuk dan kurang maksimal. Makanya saya kemudian mengubah itu dengan menggelar musrenbangwil di masing-masing Eks Karesidenan. Saya sendiri yang datang ke berbagai lokasi musrenbangwil itu dan menampung semua aspirasi masyarakat. Ternyata ini sangat bagus dan masyarakat sangat antusias," papar dia.

(rs/bay/bay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia