Sabtu, 19 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Dana Desa Makin Gendut, Pemanfaatan Harus Jeli

18 Maret 2019, 15: 40: 01 WIB | editor : Perdana

Jaka Purwanto

Jaka Purwanto

Share this      

KLATEN – Kabar gembira bagi pemerintah desa di Klaten. Sebab dana desa (DD) yang akan digelontorkan tahun ini bertambah. Tahun lalu, DD yang digelontorkan Rp 320,9 miliar. Tahun ini membengkak jadi Rp 374,6 miliar.

Dibandingkan tahun lalu, gelontoran DD tahun ini meningkat sekitar Rp 53,7 miliar. Bertambahnya DD, pemerintah desa diimbau mengoptimalkan dengan jeli dan teliti. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten menegaskan, penggunaannya tetap ada aturannya.

”Dana desa dilarang untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa. Sudah diatur dalam Perbup Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Saya harap seluruh kepala desa mempelajari pedoman tersebut. Sehingga tidak ada keselahan dalam pemanfaatannya,” kata Kepala Dispermasdes Klaten, Jaka Purwanto kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (17/3).

Tahun ini, dilakukan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh kepala desa. Tujuannya mengingatkan kembali agar kepala desa berkomitmen tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mengingat nominal yang diterima desa tahun ini cukup besar.

Sementara itu, ADD yang diterima Kabupaten Klaten tahun ini sebesar Rp 131,6 miliar. Sementara tahun lalu sedikit lebih banyak, yakni Rp 135,2 miliar. Ada pengurangan sekitar Rp 3,5 miliar. Jaka mengatakan, pelaksanaan ADD sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD. 

“Pemanfaatan pada ADD sudah terdapat prosentasenya yakni 60 persen digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap). Sedangkan 40 persennya bisa digunakan untuk membiayai operasional RT, RW, BPD, Linmas, dan pembangunan skala kecil,” tandas Jaka.

Bupati Klaten, Sri Mulyani berharap dari penandatangan pakta integritas itu, kepala desa memahami pemanfaatan ADD dan DD dengan tepat. ”Lebih berhati-hati dan bisa dipertanggungjawabkan anggarannya. Prioritaskan kepada kebutuhan dan keinginan warga desa setempat. Misalnya membangun jalan desa. Sehingga akses perekonomian lebih lancar dan mendongkrak kesejahteraan warga,” ucapnya.

Bupati juga mengingatkan, ADD dan DD dilarang untuk sarana pemerintah desa. ”ADD dan DD bisa dipakai juga untuk pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing. Termasuk mendukung dan mengembangkan potensi desa,” paparnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia