Rabu, 18 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pemkot Siap Habis-habisan Tata Lahan HP 16

21 Maret 2019, 16: 16: 02 WIB | editor : Perdana

TARGET PENATAAN: Kawasan HP 16 Mojo, Pasar Kliwon bakal lebih rapi. 

TARGET PENATAAN: Kawasan HP 16 Mojo, Pasar Kliwon bakal lebih rapi.  (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Penataan lahan hak pakai (HP) 16 Mojo, Pasar Kliwon dijanjikan tidak setengah-setengah. Pemkot siap mengucurkan anggaran besar jika pemerintah pusat tak kunjung melangkah.

Meski demikian pemkot masih terus melaksanakan prosedur normatif. Saat ini, mereka sedang menunggu permit (persetujuan) DPRD Surakarta terkait pelepasan aset. Jika disetujui, pemkot akan menyusun detail engineering design (DED) dan penyusunan kebutuhan anggaran.

“Kalau pusat nggak ada (anggaran, Red), ya pakai APBD. Uang pemkot hampir Rp 2 triliun kok,” terang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Heri Sunardi, Rabu (20/3).

Tahapan yang telah selesai, lanjutnya, adalah pembuatan site plan kawasan. Pemkot beberapa kali mengajukan site plan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah melalui beberapa evaluasi dan revisi. 

Penyusunan site plan HP 16 salah satunya adalah pembagian lahan sesuai kegunaannya. Yaitu permukiman, perkantoran, tempat ibadah dan fasilitas umum. Setiap permukiman disediakan lahan seluas 50 meter persegi. Dilengkapi masjid dan kantor Kelurahan Mojo, serta kantor polisi. 

Di lahan seluas 4.000 meter persegi itu akan didirikan sekitar 540 hunian dan disiapkan pula untuk lahan parkir RSUD Semanggi. Lahan parkir didesain dua lantai. Lantai pertama menyatu dengan ruang usaha bersama masyarakat, sedangkan di atasnya digunakan sebagai lahan parkir.

“Kalau target dimulainya penataan, kita belum menargetkan. Yang jelas tahapannya sekarang site plan selesai. Berdasarkan revisi terakhir, kawasan itu mengakomodir semua penghuni ditambah 18 yang di sisi utara,” papar Heri.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo ingin penataan HP 16 menggunakan anggaran pemerintah pusat. Dia menyebut empat alasan mengapa pemerintah pusat harus turun tangan membantu pemkot.

Pertama, penataan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Kedua,pemerintah harus turut serta mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia