Jumat, 26 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Pemkot Fokus Pengurangan Angka Kemiskinan

23 Maret 2019, 18: 39: 24 WIB | editor : Perdana

ilustrasi

ilustrasi

SALAH satu fokus kerja Pemkot Surakarta pada tahun ini adalah pengentasan kemiskinan. Sekarang, angka kemiskinan di Kota Surakarta masih sekitar sembilan persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata kemiskinan di Indonesia. Ke depan pemkot memasang target pengurangan angka kemiskinan menjadi enam atau tujuh persen.

Data tunggal menjadi kunci awal penanggulangan kemiskinan. Penggunaan data tunggal itu akan memudahkan integrasi penanggulangan kemiskinan. Data tunggal tersebut dibangun melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK). Data itu sifatnya dinamis, sehingga tidak akan bisa 100 persen jadi, karena ada yang kemudian meninggal atau lepas dari kemiskinan. 

Sebaliknya yang rentan miskin juga dapat berpotensi menjadi miskin. Pendataan keluarga miskin di Kota Bengawan terus dilakukan agar intervensi penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah dapat terintegrasi. Pendataan yang dilakukan sejak 2017 itu memadukan data 50.000 warga miskin yang ada pada big data pusat yang digabung dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. 

Selain itu, ditambahkan dengan data cecer yakni warga miskin yang tidak masuk big data maupun PPLS 2011. Seluruhnya dijadikan satu, kemudian diserahkan ke kelurahan untuk home visit (kunjungan ke rumah).  Dari 50.000 itu mungkin saja ada duplikasi, karena berdasarkan data penerima Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) jumlahnya ada di angka 30.000.

Kunjungan ke rumah dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK). Sesudah mereka mendapat kepastian bahwa keluarga yang bersangkutan benar-benar miskin, data itu ditempel di kantor kelurahan untuk kemudian diuji publik. Masyarakat berhak menyampaikan masukan atau mengusulkan data baru. 

Pemkot berharap data ini bisa klir tahun ini, agar bisa berjuang ke pemerintah pusat untuk membenarkan data sehingga penerima intervensi bantuan sosial pusat dan daerah bisa tepat sasaran. Hal sama sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah datang ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan diizinkan.

Temuan yang sering terjadi di masyarakat adalah sejumlah keluarga menerima bantuan, namun di lingkungan sekitarnya ada yang jauh lebih miskin. Mereka yang tidak menerima, bisa ditarik menjadi penerima saat uji publik. 

Bisa jadi kenapa orang ini tidak menerima karena data kependudukannya tidak jelas. Misalnya, pada 2015 pindah domisili kemudian 2016 baru pendataan, Ketika pendataan itu ternyata belum ada. Semoga niat baik pemkot untuk memperbaiki data kemiskinan menjadi pijakan mengentaskan kemiskinan di Kota Solo. (*/irw)

Oleh: Ahyani, Sekretaris Daerah Kota Surakarta

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia