Senin, 21 Oct 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Kasus Catut Logo Pemkab Dihentikan, Bawaslu Berdalih Bukti Tak Kuat

23 Maret 2019, 19: 36: 53 WIB | editor : Perdana

MINIM BUKTI: Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budi Prasetyo (kiri) memaparkan hasil penyelidikan kasus catut logo pemkab

MINIM BUKTI: Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budi Prasetyo (kiri) memaparkan hasil penyelidikan kasus catut logo pemkab (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kasus pencatutan logo pemerintah kabupaten (Pemkab) Sragen dalam kalender paslon nomer 02 Prabowo-Sandi dihentikan, kemarin (22/3). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen tidak bisa memproses laporan karena tidak ditemukan cukup bukti.

Kasus pencatutan logo pemkab di alat peraga kampanye (APK) tersebut dilaporkan sekretaris daerah (Sekda) Tatag Prabawanto kepada Bawaslu pada Selasa (19/3) lalu. Ditemukan pula puluhan ribu eksemplar kalender di kantor DPD PKS Sragen.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budi Prasetyo mengatakan, pelapor tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan syarat pelaporan untuk ditindaklanjuti. Laporan tersebut dinyatakan gugur.

”Karena sampai tiga hari pelapor tidak melengkapi syarat ketentuan laporan untuk ditindaklanjuti, maka dihentikan,” terang Ketua Bawaslu.

Dia menjelaskan, bukti laporan tersebut belum lengkap. Pelapor hanya menyerahkan bukti kalender saja. Bawaslu sebenarnya sudah memberi kesempatan pelapor untuk melengkapi berkasnya sampai Kamis (21/3). Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pelapor tidak bisa melengkapi laporannya.

”Kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pelapor seperti nama terlapor yang sebenarnya. Kemudian saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut,” terangnya.

Sementara dari hasil pemeriksaan, tidak ada yang benar-benar mengetahui mengenai kalender tersebut. Sehingga Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil terlapor apabila syarat formil dan materiilnya belum lengkap.

”Saksi yang diajukan tidak mengetahui secara pasti mengenai siapa yang mencetak, dan menyebarkannya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu politisi Partai Golkar Agus Fatchur Rahman enggan mengomentari terkait dihentikannya kasus tersebut.”Soal kalender aku yo mung rakyat biasa,” singkat mantan Bupati Sragen itu.

Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan membuka lebar peluang untuk menindaklanjuti kasus itu jika ditemukan tidak pidana pemilu. Namun hal itu harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan Bawaslu.

”Kalau rekan Bawaslu tidak bisa mengcover itu bisa kordinasi lebih lanjut,” terangnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia