Kamis, 19 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Henry Dekat dan Siap Layani Wong Cilik

26 Maret 2019, 19: 27: 16 WIB | editor : Perdana

MERAKYAT: Henry Indraguna bersama paguyuban pedagang keliling naik kereta kelinci menuju Pemancingan Janti, Klaten.

MERAKYAT: Henry Indraguna bersama paguyuban pedagang keliling naik kereta kelinci menuju Pemancingan Janti, Klaten.

Share this      

KLATEN – Selama enam bulan berada di Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah, K.R.A.T Henry Indraguna, C.L.A, C.I.L semakin akrab dengan masyarakat kalangan bawah. Mulai pedagang keliling, paguyuban becak, korban penipuan koperasi hingga masyarakat pinggiran.

Bahkan beberapa komunitas menjadikan Henry sebagai pembina dengan harapan lebih mendapat perhatian. Bahi caleg DPR RI Partai Perindo ini hal tersebut tidak masalah. Karena dia juga pernah merasakan jatuh bangun dalam membangun usaha.

“Dari pengalaman itulah saya ingin, pedagang kaki lima, tukang becak merasakan kehadiran saya. Maka dari itu setiap ditawari untuk bergabung tentu saja selalu siap. Karena mereka saat ini masih butuh perhatian dari semua pihak,” ungkap Henry.

Dia menambahkan, status dewan pembina maupu penasehat tidak menjadi beban. Karena hal ini menunjukkan bukti bahwa dia siap berada di tengah wong cilik. Sehingga setiap ada persoalan yang dialami komunitas atau paguyuban tersebut, maka Henry  siap untuk berada di barisan yang paling depan.

“Kasus yang sering dialami pedagang kaki lima misalnya penggusuran, kalau tidak ada yang mendampingi kasihan. Banyak pedagang yang menggantungkan nasib dari berjualan. Banyak masyarkat desa yang saat ini menjadi korban penipuan koperasi. Ini terjadi di Klaten saat ini kasus sedang berjalan di pengadilan,” imbuhnya.

Sejak turun ke Dapil V Jawa Tengah Henry sering mendapat berbagai laporan tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Karena dia sudah melakukan blusukan ke desa - desa di empat daerah mulai Solo, Boyolali, Klaten hingga Sukoharjo.

“Saya masih menemukan banyak warga miskin yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Ini menjadi pekerjaan dari pejabat daerah setempat, data penerima jaminan social harus diupdate agar mereka yang belum terdaftar bisa masuk,” pungkasnya. (oh)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia