Minggu, 21 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Boyolali

Aduan PKS Diterima Bawaslu

26 Maret 2019, 19: 51: 33 WIB | editor : Perdana

BERJUANG: Penyerahan berkas aduan darfi DPD PKS Boyolali di kantor Bawaslu.

BERJUANG: Penyerahan berkas aduan darfi DPD PKS Boyolali di kantor Bawaslu. (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

BOYOLALI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Boyolali sudah melengkapi berkas aduan. Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berkas syarat aduan diserahkan di kantor Bawaslu Boyolali, Senin sore (25/3).

Aduan disampaikan langsung Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad dan dua caleg yang dicoret KPU, Basuki dan Mahmudi. Didampingi Pengurus DPD PKS, Nur Arifin dan Ahmad Hasyim. Rombongan tiba di Kantor Bawaslu sekitar pukul 16.00 WIB. Diterima dua staf Bawaslu Boyolali.

Ketua DPD PKS Boyolali, Nur Achmad, KPU melakukan tindakan melebihi kewenangan. Pencoretan dua caleg PKS dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. ”Padahal amar putusan pengadilan Mahmudi dan Basuki tidak mengamanahkan untuk itu (pencoretan). Untuk mengevaluasi atau memberikan rekomendasi kepada KPU agar meninjau ulang pencoretan Mahmudi dan basuki dari DCT (Daftar Calon Tetap, Red),” katanya kepada Jawa Pos Radar Solo.

Sebagai partai pengusung kedua caleg tersebut, PKS merasa dirugikan. Baik secara materiil maupun inmateriil. Sebab kedua caleg sangat potensial mendongkrak perolehan suara bagi PKS. Terlebih lagi, target perolehan kursi DPRD cukup tinggi.

PKS berharap Bawaslu dapat menindaklajuti permohonan tersebut. Serta meminta KPU Boyolali meninjau kembali keputusan tersebut. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan kontestan pemilu. ”Bagi lawan politik misalnya. Begitu mudahnya diproses dengan cepatnya. Kemudian diputuskan dan dicoret. Tentu ini sebuah pelanggaran rasa keadilan,” tegasnya.  

Komisioner Bawaslu Boyolali, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Puspaningrum menyatakan bakal melakukan kajian permohonan aduan tersebut. Apabila syarat formal dan materiil permohonan lengkap, langsung diregestrasi. ”Setelah kami tindak lanjuti dan unsur-unsurnya terpenuhi, pertama kami akan memediasi kedua belah pihak. Apabila mediasi deadlock, Bawaslu menetapkan ajudikasi,” bebernya.

Komisioner KPU Boyolali, Divisi Hukum dan Pengawasan, Maya Yudayanti menyatakan keputusan pencoretan sesuai peraturan berlaku. Yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Caleg tidak boleh berstatus terpidana. ”Sehingga ada salah satu syarat yang kemudian tidak terpenuhi. Karena itu KPU melakukan perubahan atas SK (Surat keputusan). Melakukan pencoretan SK tersebut,” urai Maya. (wid/fer)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia