Rabu, 18 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Fungsi Hidran Digantikan Sumur Dalam

27 Maret 2019, 08: 10: 59 WIB | editor : Perdana

SEMPIT: Gang perkampungan Kota Solo tidak memungkinkan dilintasi armada damkar.

SEMPIT: Gang perkampungan Kota Solo tidak memungkinkan dilintasi armada damkar. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Peraturan Daerah (Perda)Nomor 11/ 1994 dianggap tidak relevan dengan kondisi Kota Solo. Sebab itu, lembaran legal yang mengatur soal penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah kota madya daerah tingkat II Surakarta itu diusulkan direvisi.

Sejumlah poin yang akan direvisi adalah kewajiban penyediaan akses mobil pemadam kebakaran di seluruh perkampungan. Regulasi tersebut tidak dapat diterapkan saat ini mengingat banyak kampung di Kota Solo memiliki akses jalan relative kecil. Ditambah lagi beberapa wilayah tercatat sebagai perkampungan padat penduduk.

“Sejak 25 tahun lalu belum pernah direvisi. Padahal kondisi lingkungan terus berubah. Aturan-aturan lain sudah banyak menyesuaikan, misalnya Undang-Undang tentang Bangunan dan Gedung, Undang-Undang Nomor 23 yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi damkar, semua menyesuaikan,” terang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Surakarta Gatot Sutanto usai melakukan koordinasi soal revisi perda bersama wali kota di balai kota, Selasa (26/3).

Revisi yang sedang dibahas meliputi, peran serta pemkot dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran di permukiman yang tidak dapat diakses kendaraan pemadam kebakaran. Salah satunya dengan mengusahakan sumur dalam sebagai sumber air.

Dengan begitu, pemadaman api di permukiman padat penduduk tidak menggantungkan dari petugas pemadam kebakaran. “Dalam perda nanti juga disebut mengenai peran serta masyarakat. Kalau dulu setiap permukiman harus ada hidran, sekarang tidak. Pemkot akan lebih memproteksi permukiman padat dengan membuat sumur dalam,” terangnya.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menegaskan, masyarakat memiliki peran sentral dalam pemadaman kebakaran. Namun, dalam perda yang baru, pemkot wajib menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Anggarannya pakai APBD. Misalnya untuk pemasangan sumur dalam dan sebagainya,” kata dia. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia