Minggu, 26 May 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Jateng Terbaik Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik

29 Maret 2019, 08: 35: 59 WIB | editor : Perdana

PRESTASI: Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin (28/3)

PRESTASI: Gubernur Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin (28/3)

JAKARTA – Upaya Pemprov Jawa Tengah mewujudkan pemerintahan bersih mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Jateng berhasil meraih predikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2018. Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur  Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3).

Gubernur  Ganjar Pranowo mengapresiasi atas pemberian penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti keseriusan jajaran Pemprov Jateng, termasuk Government Resources Management System (GRMS), yang telah bermigrasi dari birokrasi konvensional menuju elektronik. Terutama, dalam menjalankan tiga fungsi, yakni melayani masyarakat, bisnis, dan pemerintah lain.

“Hari ini apa yang kami lakukan diapresiasi oleh Kementerian PAN-RB. Prestasi sangat baik itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan nantinya migrasi kita dari birokrasi konvensional menuju birokrasi elektronik menunjukkan hasil maksimal,” ujar Ganjar ditemui usai Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE di Jakarta.

Kendati begitu, pihaknya terus berupaya menyempurnakan sistem ini, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semua dengan pemprov. Dengan begitu, dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya benar sesuai prosedur, tapi ditambah dengan cepat. Sosialisasi kepada masyarakat pun terus diintensifkan agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan elektronik yang diberikan. 

“Di samping platform pemerintahan sendiri, kami juga menggunakan platform umum. Itulah mengapa saya mendorong seluruh akun pemerintahan yang centang biru, di media sosial apa pun sebagai media sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan, perkembangan teknologi informasi belakangan ini terhitung pesat. Bahkan, setiap satu setengah tahun, teknologi informasi berkembang 100 persen. Kondisi tersebut mengubah perilaku dan kinerja pemerintahan maupun masyarakat.

“Beberapa waktu lalu komputer hanya untuk mesin tik. Tapi sekarang bisa dipakai bagaimana menjalankan pemerintahan. Dulu pegawai mau pensiun harus membawa datanya ke Jakarta. Sekarang, otomatis keluar SK,” ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan skill dan sistem yang memadai, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan publik. Bagaimana memanfaatkan sistem untuk memudahkan dan mempercepat. Dengan begitu akan mengubah sistem pemerintahan serta mendorong efisiensi. Diharapkan, melalui sistem tersebut, pelayanan bisa lebih efisien, cepat, dan terpadu. Layanan pun makin cepat dan terstandar.

“Ibu-ibu saja tidak mesti pintar memasak. Sekarang yang penting siapa yang pintar mengorder makanan. Ini salah satu bentuk perubahan perilaku,” selorohnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan sebagai pijakan awal untuk membangun SPBE secara nasional. Sebab, tugas ini tidak hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE, tapi mesti dengan dukungan semua pihak.

“Ke depan SPBE dikembangkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berkinerja tinggi, modern, dan akuntabel. Intinya, efisiensi keuangan yang sangat besar,” bebernya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widiyanti melaporkan, pemerintah berupaya memantau dan mengevaluasi SPBE, untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hasilnya untuk kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pada 2018, evaluasi dilakukan pada 623 instansi pemerintah. Tiga domain utama menjadi fokus evaluasi, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik. Untuk menjaga objektivitas dan independensi, dalam menilai pihaknya bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma. (kom)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia