Senin, 16 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan
UMS Bicara

Bangun Kesadaran Pajak melalui Inklusi Pajak

29 Maret 2019, 14: 47: 59 WIB | editor : Perdana

Bangun Kesadaran Pajak melalui Inklusi Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi sekitar 85 persen dari total penerimaan negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai belanja rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan pegawai), pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 

 Pembayar pajak menurut Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) dikenal dengan istilah Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari orang dan badan (contoh: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap).

Masyarakat yang sadar pajak adalah mereka yang merasa bangga telah membayar pajak karena berarti telah berkontribusi langsung kepada negara Indonesia. 

Salah satu ketidaktercapaian target pajak  disebabkan oleh tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program Inklusi Kesadaran Pajak pada pendidikan nasional.

Inklusi kesadaran pajak merupakan momen bagi DJP untuk mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai nilai-nilai kesadaran pajak dan mewujudkan generasi yang sadar pajak. Substansi Inklusi Kesadaran Pajak terdiri dari serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak yang dilaksanakan selama sepekan pada jenjang pendidikan baik sekolah tingkat dasar (SD), sekolah menengah tingkat pertama (SMP), tingkat atas (SMA) hingga tingkat perguruan tinggi (PT).

Generasi sadar pajak merupakan generasi yang merasa malu jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun, mengubah paradigma tersebut bukanlah tugas yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak. Perlu waktu bertahun-tahun untuk menerapkan nilai-nilai kesadaran pajak dan mewujudkan generasi sadar pajak.

DJP sendiri tengah membagi program inklusi kesadaran pajak menjadi tiga masa yaitu masa edukasi yang mulai berlangsung pada tahun 2014 hingga 2030, masa kesadaran yang berlangsung pada 2030 hingga 2045, dan masa kesejahteraan pada 2045 hingga 2060. Pada tahun 2045 nanti diharapkan nilai-nilai kesadaran pajak telah tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut, aspek pajak sudah saling terhubung antar lembaga pemerintah dan swasta, serta Warga Negara Indonesia selaku wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dengan meningkatnya kesadaran pajak dan kepatuhan dari masyarakat, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Maka, dana yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan juga akan meningkat.

Sebab itu, program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dihadirkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Oleh : Suyatmin Waskito Adi, Kabag ACEC- UMS Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia