Minggu, 25 Aug 2019
radarsolo
icon featured
Nasional

Mensos Tekankan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Anggaran

29 Maret 2019, 19: 48: 47 WIB | editor : Perdana

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) saat Rakor KPA di Jakarta

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) saat Rakor KPA di Jakarta

Share this      

JAKARTA – Anggaran Kementerian Sosial RI terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. 

”Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial,” kata Mensos saat membuka Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2019 di Jakarta Kamis (28/3).

Kenaikan anggaran mencapai 35,75 persen atau meningkat dari Rp 43 triliun menjadi Rp 58 triliun. Ini disumbang dari peningkatan alokasi anggaran PKH dua kali lipat. Pada 2019,  PKH dianggarkan sebesar Rp 38 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 19 triliun. 

“Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya,” kata Agus Gumiwang.

Mensos menekankan agar seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil. Output diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS, terpenuhinyaa kebutuhan dasar bagi penerima manfaat. Sehingga mereka bisa keluar dari persoalan kemiskinan.

Lebih lanjut mensos mengajak para pimpinan satuan kerja agar dapat melakukan koordinasi yang baik dengan segenap stakeholders. Sehingga sinkronisasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal. Di antara stakeholders itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, serta institusi terkait.

“Saya juga meminta kepada KPA dan PPK untuk segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran,” papar mensos. 

Sementara itu, terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meski permasalahan sosial terus berkembang. 

Seperti di Kementerian Sosial yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS) belum lagi tugas mempercepat pengurangan kemiskinan. “Keberadaan infrastruktur online penting karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Agus Gumiwang.

Dengan itu pula, ia mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasis daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement . 

Di bagian lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri tribulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada tribulan I. (*/ria)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia