Sabtu, 21 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Klaten

Cek Armada, Bentuk Tim Damkar Desa

02 April 2019, 15: 00: 59 WIB | editor : Perdana

BUTUH PAYUNG HUKUM: Petugas mengecek armada secara rutin di markas Damkar Klaten.

BUTUH PAYUNG HUKUM: Petugas mengecek armada secara rutin di markas Damkar Klaten. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Harapannya bisa terbentuk tim pencegahan dini bahaya kebakaran di tingkat desa. Mengingat posko damkar yang dimiliki saat ini terbatas. 

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat, Satpol PP Klaten, Endang HS. Usai rapat paripurna di Gedung DPRD Klaten, Senin (1/4).

”Di Klaten sering terjadi kebakaran. Pada 2018 terdapat 194 peristiwa kebakaran. Didominasi wilayah permukiman warga. Pada Januari-Maret sudah 10 kejadian,” beber Endang kepada Jawa Pos Radar Solo.

Hadirnya raperda dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sangat penting. Mengingat personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Klaten belum memiliki payung hukum saat melaksanakan tugasnya. Jika raperda jadi, dapat terbentuk tim pencegahan di tingkat desa.

Nantinya didukung peralatan pemadam memadai. Salah satunya alat pemadam api ringan (APAR). ”Nantinya kami lakukan pelatihan kepada warga di setiap desa. Terutama tim yang telah terbentuk. Kami berikan materi, bagaimana cara penanganan dalam memadamkan kebakaran. Setidaknya 401 desa dan kelurahan di Klaten punya tim dan APAR untuk pencegahan dini,” jelasnya.

Kebakaran di permukiman mayoritas karena korsleting listrik dan kompor gas. Dipersulit jangkauan ke lokasi karena akses jalan tidak bisa dilintasi. Karena banyak portal yang dibuat warga.  ”Belum lagi armada yang kami miliki terbatas. Hanya 6 unit, itu yang satu rusak,” paparnya.

Sementara itu, usulan ini diapresiasi dalam rapat paripurna. Salah satunya juru bicara fraksi PKS DPRD Klaten, Slamet Riyadi. Dirinya berharap perda yang terbentuk nanti ada upaya meningkatkan penanganan kebakaran.

”Bagaimana dengan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran selama satu tahun ini? Apakah fasilitas gedung pemerintahan sudah dilengkapi APAR? Termasuk bagaimana dalam mempercepat respon penanganan kebakaran?” ucapnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia