Sabtu, 25 May 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan

Bedah Refleksi Pembangunan Hukum

06 April 2019, 13: 37: 18 WIB | editor : Perdana

SOLID: Panitia seminar hukum UMS berpose dalam sebuah kegiatan.

SOLID: Panitia seminar hukum UMS berpose dalam sebuah kegiatan.

SOLO – Dialektika pemikiran hukum yang masih didominasi aliran positivisme hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung bertambah. 

Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang memengaruhi terjadinya revolusi industri hingga ke era 4.0 sekarang.

Demikian diungkapkan ketua panitia seminar nasional hukum dan industri “Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Arie Purnomosidi, Jumat(5/4).

Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengaburkan kemurnian hukum. Hukum semata- mata dilihat sebagai objek yang khusus tanpa bersentuhan dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi.

“Praktis hukum dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab undang-undang yang penuh dengan prosedur membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis,” katanya.

Hukum industri di Indonesia pun cenderung hanya mengakomodasi kekuatan ekonomi tertentu. Ciri khas dari kapitalisme adalah terjadinya eksploitasi kekuatan ekonomi kecil oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Menyadari hal itu, program doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UMS menggagas forum seminar nasional sebagai sarana diskusi dari berbagai sudut pandang ilmiah untuk menjawab persoalan dan tantangan di era industrialisasi yang hanya berorientasi pada kapitalisme. 

Adapun para pembicara yakni Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof.Dr.Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UMS Prof Dr. Absori, Dr. Revrisond Baswir dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA H.Hendri Tanjung.

Dalam seminar juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara Fakultas Hukum UMS dengan Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI). (sct/irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia