Minggu, 26 May 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Bagi-Bagi Uang, Oknum Caleg Dilaporkan

07 April 2019, 01: 32: 59 WIB | editor : Perdana

PEMBERANI: Kholisah saat melaporkan adanya dugaan politik uang kepada Bawaslu Pati kemarin siang. 

PEMBERANI: Kholisah saat melaporkan adanya dugaan politik uang kepada Bawaslu Pati kemarin siang.  (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

PATI – Oknum calon legislatif (caleg) DPRD Pati dapil Pati I dari PKS bernama Warjono dilaporkan emak-emak ke Bawaslu Pati, kemarin siang. Laporan itu terkait adanya money politic berupa pemberian amplop, yang disertai persyaratan melakukan sumpah mencoblos caleg tersebut.

Pelapor tersebut adalah Kholisah, warga Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dia mengaku, melihat langsung pembagian ampolp disertai sumpah tersebut. 

”Saya berada di sana saat ada pembagian amplop. Satu per satu warga disumpah untuk mencoblos caleg tersebut,” kata Kholisah usai melakukan pelaporan ke Bawaslu.

Dia menjelaskan, kejadian yang dilakukan oknum caleg PKS itu berlangsung pada Kamis (4/4) sore, bertepatan dengan kegiatan arisan ibu-ibu di lokasi tersebut. Ada sekitar 30 orang yang hadir saat itu. ”Intinya dalam sumpah itu, warga diarahkan untuk mencoblos caleg tersebut saat hari H, 17 April mendatang. Isi amplopnya sebesar Rp 50 ribu,” imbuhnya.

Dirinya juga memiliki video kejadian tersebut. Di video yang ditunjukkan Kholisah, terlihat dua orang perempuan berjilbab bersalaman. Sayang audionya kurang begitu jelas, sehingga isi sumpah tak bisa terdengar.

Dalam pembagian amplop itu dilakukan oleh tim sukses dari calon tersebut, sedangkan oknum caleg yang bersangkutan tak ikut ke lokasi. 

”Saya melaporkan hal ini sebagai bentuk kepedulian atas proses politik di Indonesia, sehingga ke depan jangan sampai ada lagi hal seperti ini lagi,” harapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pati Suyatno mengungkapkan, terkait laporan adanya politik uang tersebut, pihaknya masih akan mendalami lebih jauh lagi. ”Sementara kami telah memberi tanda terima atas laporan ini. Selanjutnya komisioner akan melakukan pleno terlebih dahulu,” kata Suyatno.

Setelah 1 x 24 jam, lanjut Suyatno, nantinya akan dilakukan pembahasan pertama dengan sentra Gabungan Keamanan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari atas kepolisian dan juga kejaksaan tersebut. ”Akan dikaji lebih dalam lagi, termasuk rentang waktu peristiwa dengan pelaporan apakah belum melebihi tujuh hari. Kemudian menggali keterangan saksi-saksi di lapangan. Juga memanggil terlapor,” jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk ancaman hukumannya, jika terbukti akan dikenakan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta. ”Itu maksimal hukumannya,” imbuh Suyatno.

Terpisah, Ketua DPD PKS Narso mengaku belum tahu terkait kasus ini. Pihaknya juga belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut.

 ”Jelang 17 April (pelaksanaan pemilu, Red) memang banyak terjadi manuver politik. Saya masih menunggu detail laporan tersebut (dugaan money politic, Red). Ini juga akan sambil mengonfirmasi ke pihak yang bersangkutan,” jelasny. (ks/aua/lin/top/JPG/nik)

(rs/fer/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia