Senin, 23 Sep 2019
radarsolo
icon featured
Jateng

Pergub Pendidikan Antikorupsi Diteken

09 April 2019, 13: 48: 25 WIB | editor : Perdana

BERBAUR: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama siswa SMAN 1 Maos, Cilacap, kemarin (8/4).

BERBAUR: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama siswa SMAN 1 Maos, Cilacap, kemarin (8/4). (BAYU WICAKSONO/RADAR SOLO)

Share this      

CILACAP – Pencegahan korupsi harus dilakukan dari semua lini, termasuk lingkungan sekolah. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Untuk langkah awal, bakal diterapkan di 23 sekolah di Jawa Tengah.  

Pergub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama kepala daerah dengan KPK untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan. Gubernur kemudian mengeluarkan pergub dan sudah diteken Jumat (5/4) lalu.

“Jadi tahun ini per Juni ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat pergubnya, dan Jateng yang pertama karena pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar saat meninjau UNBK di SMAN 1 Maos, Cilacap, Senin (8/4). 

Pergub ini, lanjut Ganjar, selain mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana, juga perihal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan. Kurikulum pendidikan antikorupsi sangat penting karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon  pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia unggul dalam akademik, maupun karakter. Kondisi ini disadari karena perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu. 

“Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler.  Diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi. Kebiasaan ini harus dimulai sejak dini,” jelas gubernur.

Selaras dengan itu, sejak 2018, Pemprov Jateng telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten/kota sebagai pilot project penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi. SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi. 

“Secara bertahap akan diterapkan ke semua sekolah di Jateng. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelas Ganjar.

Untuk penerapan, selain menggandeng KPK, Ganjar juga telah menjalin komunikasi dengan forum guru dan forum OSIS. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS tersebut, baik materi klasikal maupun secara praktik.

“KPK sudah punya kurikulum. Ada yang klasikal dan praktik. Pergubnya sudah ada maka kita praktikkan. Ini pemanasan dulu. Secara efektif setelah 21 April kita diterapkan. Kita memaksa orang untuk belajar tentang kejujuran itu,” katanya. 

Sementara itu, dalam kunjungan ke SMAN 1 Maos itu, selain meninjau pelaksanaan UNBK, Ganjar juga memasuki beberapa ruang kelas serta memberikan pengajaran terkait pendidikan antikorupsi. Di kelas XI IPS, misalnya, Ganjar menantang salah satu siswa untuk mengampanyekan antikorupsi dengan bahasa Jawa Banyumasan atau ngapak. (lhr/bun)

(rs/bay/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia