Rabu, 13 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Pendidikan
UMS BICARA

Wujudkan Pemilu yang Berintegritas

11 April 2019, 18: 14: 13 WIB | editor : Perdana

Wujudkan Pemilu yang Berintegritas

Oleh : Suyatmin Waskito Adi, Kabag ACEC-UMS, Ketua PPS Desa Makamhaji Pada Pilpres dan Pileg tahun 2019.

Mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas merupakan hal yang didambakan oleh bangsa kita. Dengan adanya penyelenggara pemilu yang berintegritas, harapannya dapat menghasilkan para pemimpin yang berintegritas.

Integritas adalah pilihan personal untuk meneguhkan konsistensi standart moral dan etika. Integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan yang merujuk pada kesatuan, keseluruhan, keterpaduan antara ide dan tindakan dalam menegakkan prinsip moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap penyelenggara pemilu memegang teguh prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelengarakan pemilu. Sehingga muara dari integritas penyelenggara pemilu kemudian melahirkan wibawa kelembagaan penyelenggara pemilu yang akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya.

Integritas penyelenggaraan pemilu secara konsepseptual dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara pemilu yang tertib dan professional, baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi pemilu, menegakkan peraturan tindak pidana pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dengan integritas yang dimiliki penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka penyelenggara pemilu akan mendapatkan kepercayaan publik. Baik dari pemilih maupun kontestan pemilu, dan berbagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pemilu.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, negara kita membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. DKPP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga kehadiran DKPP mengurangi potensi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.

Dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan  dan  perilaku  seorang  penyelenggara dengan tanggungjawabnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu tersebut. Untuk dapat melaksanakan pemilu  yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan dituntut harus dapat selalu menjaga integritasnya dalam melakukan seluruh tahapan  pemilu. 

Dengan integritas tersebut maka penyelenggara pemilu akan mendapatkan kepercayaan publik, terutama dari pemilih maupun para kontestan pemilu, baik kandidat orang per orang ataupun partai politik, yang berkepentingan langsung dengan pemilu. Integritas merupakan prinsip penting bagi suatu lembaga pelayan publik untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada azas-azas penyelenggara pemilu.

Hal ini diatur dalam Undang-undang RI nomor 15 Tahun 2011 pasal 2 sebagai berikut : Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas menurut komisi global terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, di antaranya adalah (1) membangun negara hukum untuk menjamin Hak Asasi Manusia dan keadilan pemilu; (2) membangun penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan kompeten sehingga dipercaya publik; (3) menciptakan institusi dan norma multi partai yang kompetitif dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem jaminan keamanan bersama di antara pesaing politik; (4) menghilangkan hambatan hukum, politik, administratif, ekonomi, dan sosial untuk partisipasi politik yang universal dan setara; dan (5) mengatur keuangan politik yang tak terkontrol, tak transparan, dan remang-remang. Pemilu demokratis akan terselenggara dengan integritas yang tinggi, jika para penyelenggara pemilu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia