Minggu, 21 Apr 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Gaji Guru Honorer Masih di Bawah UMK

13 April 2019, 20: 26: 10 WIB | editor : Perdana

BUTUH PERHATIAN: Guru honorer saat menemui Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati beberapa waktu lalu.

BUTUH PERHATIAN: Guru honorer saat menemui Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati beberapa waktu lalu. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen diminta lebih memperhatikan nasib guru honorer di Sragen. Pasalnya, pendapatan guru honorer masih tergolong kecil, bahkan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Sragen 2019 sebesar Rp 1.673.500.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Suwardi menyampaikan, gaji guru honorer sekitar Rp 650 ribu per bulan. Anggaran untuk gaji 2.000 guru honorer diambil dari APBD Sragen. Jumlah tersebut berlaku untuk guru yang memenuhi persyaratan Jika belum maka akan dibayar dari sekolah.

”Mengapa seperti itu, karena untuk guru honorer ada kriteria syarat mendapatkan gaji sebesar itu. Banyak faktor seperti jumlah kelas, jam mengajar. SMP katakanlah kemarin memenuhi jam, tahun ajaran berikutnya tidak dapat murid juga menjadi persyaratan,” terangnya.

Menurutnya, kondisi guru honorer dinamis. Pihaknya mengakui belum bisa seperti daerah lain yang sudah memberi honor setara UMK. Penyebabnya karena anggaran terbatas.

”Tidak mudah untuk mencairkan dengan anggaran APBD butuh perencanaan,” imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Sragen Sugiyamto meminta pemkab memberi perhatian lebih pada guru honorer. Dia yakin ada anggaran yang bisa untuk menambah pendapatan mereka.

”Kami yakin anggaran itu tersedia dan APBD Sragen sangat mampu untuk memberikan gaji guru honorer minimal UMK,” cetusnya.

Menurutnya untuk membayar gaji 2.500 guru honorer sebesar UMK, dalam setahun hanya butuh sekitar Rp 46 miliar. Jumlah itu angka yang kecil dibanding pengabdian guru yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi.

”Tanpa mereka, proses pendidikan di sekolah juga enggak akan bisa jalan karena guru PNS itu di sekolah sangat sedikit,” ujarnya.

Menurutnya, jika beralasan APBD yang terbatas, bisa mencari solusi lain. Misalnya memangkas anggaran yang kurang penting seperti pelatihan-pelatihan di dinas.

”Karena kami melihat guru honorer jauh lebih penting, karena berkaitan dengan nasib masa depan pendidikan Sragen juga,” terangnya. (din/adi

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia