Senin, 09 Dec 2019
radarsolo
icon featured
Sragen

Wali Murid SMPN 5 Sragen Keluhkan Pungli

23 April 2019, 18: 09: 14 WIB | editor : Perdana

Wali Murid SMPN 5 Sragen Keluhkan Pungli

SRAGEN – Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMP Negeri 5 Sragen diterpa isu tak sedap. Salah seorang wali murid mengeluhkan dugaan pungutan liar (Pungli) kepada siswa jelang UNBK beberapa waktu lalu.

Wali murid tersebut adalah Catur, 58 warga Kelurahan Sragen Kulon. Dia menyebut ada pungutan uang yang ditarik kepada setiap siswa untuk kelancaran UNBK.

”Ada edaran dari sekolah yang menjelaskan bahwa setiap siswa ditarik Rp 20 ribu. Edaran itu menerangkan iuran untuk menyukseskan ujian nasional. Saya ndak terima, katanya semua. Harusnya ada rapat, tapi tidak ada pemberitahuan sama sekali ke wali murid,” keluh Catur, kemarin (22/4).

Dia menegaskan jika tidak ada dasar hukumnya, maka iuran tersebut sudah termasuk pungli. Selain itu, dia juga mempertanyakan iuran untuk kenang-kenangan guru yang pindah. Besarnya setiap siswa Rp 10 ribu. Padahal menurutnya, guru berstatus PNS sudah bergaji besar.

”Iya tinggal dikalikan saja, muridnya sekitar 750 siswa,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengeluhkan uang komite yang ditarik saat anaknya masuk. Yakni sekitar Rp 115 ribu. Alasannya untuk melengkapi AC ruangan. ”Namun saat ini AC sudah cukup, kenapa sampai ditarik lagi untuk adik kelasnya,” tuturnya.

Terkait tuduhan tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sragen Budi Suyanto membantah. Dia menegaskan, siswa tidak dibebani biaya apapun soal persiapan UNBK. Dia menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan UNBK. Atau ada orang yang sengaja mencari masalah.

”Kami tidak memungut sepeserpun uang yang dimaksud. Wali murid yang bersangkutan bisa bertemu kami, maka akan kami luruskan,” ungkapnya.

Terkait kenang-kenangan guru pindah, sekolah tidak mewajibkan. Namun jika siswa inisiatif iuran, sekolah tidak bisa melarang. Sementara soal uang komite memang membutuhkan banyak biaya.

”Tidak hanya pengadaan AC, namun juga butuh biaya perawatan yang tidak memungkinkan ditanggung Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tandasnya. (din/adi)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia