Sabtu, 25 May 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Jelang Bulan Suci Ramadan, Polisi Awasi Harga Pangan dan Kejahatan

24 April 2019, 11: 20: 59 WIB | editor : Perdana

PENYISIRAN: Ketua tim Satgas Mafia Pangan AKBP Andy Rifai pantau stok kebutuhan pokok di pasar tradisional.

PENYISIRAN: Ketua tim Satgas Mafia Pangan AKBP Andy Rifai pantau stok kebutuhan pokok di pasar tradisional. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Anggota Polresta Surakarta dituntut bekerja ekstrakeras. Belum rampung mengamankan tahapan Pemilu 2019, pelaksanaan Ramadan hingga Lebaran juga harus dipastikan aman dan nyaman. Termasuk ketersediaan stok pangan.

Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai menjelaskan, hal yang paling diantisipasi adalah kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. ”Biasanya saat Ramadan ada permintaan barang-barang tertentu meningkat tajam, tapi stok menipis,” terangnya kemarin (23/4).

Akibat kondisi tersebut, lanjut Andy yang juga menjabat ketua tim Satgas Mafia Pangan Polresta Surakarta ini, tidak sedikit pedagang menaikkan harga kebutuhan pokok secara sepihak. Potensi lain adalah terjadinya penimbunan.

Sebab itu, Andy dan timnya segera menyisir pusat-pusat perdagangan. Termasuk proses distribusi barang. Tujuannya, memastikan harga dan stok pangan selama Ramadan hingga Lebaran tetap stabil.

Tren kejahatan selama Ramadan hingga Lebaran tak luput dari pengawasan. Seperti terjadinya pencurian dengan pemberatan maupun kekerasan. 

“Pengalaman sebelumnya, kejahatan cenderung meningkat mendekati Idul Fitri. Jika ada manajemen perusahaan yang mengambil uang dalam jumlah banyak di bank, harus ekstrawaspada. Jangan ragu meminta pengawalan polisi,” tegasnya.

Jenis kejahatan lainnya adalah pencurian di rumah kosong karena ditinggal pemiliknya beribadah. Karena itu, patroli polisi ditingkatkan. Seluruh elemen masyarakat juga diharapkan aktif mengawasi lingkungannya masing-masing.

Terkait kondisi usai coblosan pemilu, tim Cyber Crime Polresta Surakarta mendeteksi penyebaran hoax semakin massif. Targetnya penyelenggara pemilu. Seperti komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Begitu pula Polri.

“(Hoax) terutama menyasar netralitas anggota penyelenggara pemilu. Ada yang menyebutkan bawaslu dan KPU memihak peserta pemilu tertentu,” urai Ketua tim Cyber Crime Polresta Surakarta AKBP Andy Rifai.

Menurut Andy, penyebaran hoax bertujuan menggiring opini masyarakat sesuai yang diinginkan pelaku penyebar berita bohong. Dalam sehari, lanjutnya, ada belasan hoax bertebaran di media sosial.

“Kami hanya melakukan pendeteksian. Untuk takedown (tindakan, Red) menjadi ranah Mabes Polri,” katanya. (atn/wa)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia