Minggu, 16 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Hemat Tenaga Pemilu, Muncul Wacana E-Counting 

25 April 2019, 11: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Agus Riewanto, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS).

Agus Riewanto, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS).

Share this      

BANYAKNYA petugas penyelenggara pemilu meninggal dan sakit dalam tugas memunculkan wacana untuk mengevaluasi sistem pemilu serentak. Salah satunya usulan mengemuka adalah perlu pemisahan antara pemilu lokal dan nasional. Selain itu perlu e-counting atau proses penghitungan suara secara elektronik.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan, pilpres dan pileg tetap disatukan. Hanya saja dipisahkan secara regional, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal.

“Pemilu nasional terdiri dari pilpres dan pileg DPR RI dan DPD. Sedangkan pemilu lokal terdiri dari pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pileg DPRD kabupaten kota dan provinsi. Ini akan lebih ringkas, administrasinya mudah, efektif, dan efisien. Terpenting tidak mengganggu esensi pemilu serentak itu sendiri,” bebernya kemarin.

Agus menyebut esensi pemilu serentak agar ada koherensi antara presiden yang terpilih merupakan hasil dukungan mayoritas di parlemen. Artinya program kerja yang dilakukan presiden direstui oleh parlemen. Jika pemilu keduanya dipisahkan, maka akan kembali ke masa lalu di mana kebijakan presiden diombang-ambingkan parlemen. “Jadi koalisi dilakukan sebelum pemilu. Bukan setelah pemilu,” sambungnya.

Pemisahan pemilu menjadi tingkat nasional dan lokal yang diusulkan, menurut Agus akan lebih murah. Sebab, jika diadakan dua kali pemilu, maka biaya akan membengkak. Mulai dari surat suara, logistik, sampai keamanan agar pemilu tetap kondusif. “Biaya pemilu itu mahal. Kalau dua kali, boros,” imbuhnya.

Terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia usai bertugas dalam pilpres dan pileg beberapa waktu lalu, Agus memprediksi penyebabnya adalah faktor kelelahan dan tekanan dari berbagai pihak. Solusi yang ditawarkan pada pemilu mendatang adalah diterapkan e-counting.

“Proses penghitungan suara secara elektronik. Caranya, tetap menggunakan surat suara seperti pemilu biasanya. Tapi begitu masuk kotak suara, sudah langsung tercatat. Pemilih namanya siapa, memilih siapa, memilih nomor berapa, sudah tertera di kotak tersebut,” jelasnya.

Sistem ini diklaim Agus dapat mengurangi beban petugas KPPS dalam proses penghitungan suara. Tak hanya itu, proses penghitungan suara pun menjadi lebih cepat. Sebab, menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) proses penghitungan suara harus diselesaikan hari itu juga. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi menambah 12 jam setelah dilaksanakan pemilu.

“Memang mengejar waktu. Dengan sistem e-counting ini, prosesnya bisa lebih cepat. Kalau menggunakan sistem e-voting seperti di Amerika, kita belum siap secara sumber daya manusia dan teknologi. Tapi kalau e-counting, kita sudah mampu sebenarnya,” paparnya.

Evaluasi yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pemilu mendatang, Agus menegaskan perlu adanya uji kepatutan dan kelayakan dalam rekrutmen penyelenggara. Di antaranya, kesehatan, usia, dan integritas.

“Rata-rata yang menjadi petugas KPPS itu berusia lebih dari 50 tahun. Karena memang dianggap berpengalaman. Menurut mereka, di kampung itu sulit mencari orang-orang berpengalaman,” ujarnya.

Terkait kematian beberapa penyelenggara pemilu, Komisioner KPUD Karanganyar Muh Maksum mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas soal santunan terhadap almarhum. KPU akan memberikan tali asih kepada keluarga almarhum.

“Ini baru dibahas di KPU pusat dan mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Rencananya dari pemerintah pemprov juga akan memberikan tali asih, dan saat ini kita baru mengecek anggota yang opname dan rawat jalan,” terang Maksum. 

Untuk mencegah agar korban tidak bertambah, Komisioner KPU Sukoharjo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Suci Handayani sudah mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan (dinkes) agar menyediakan tenaga medis selama pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK. Hal ini sebagai antisipasi yang membutuhkan perawatan saat berada di lapangan. 

“Hal ini berlaku untuk PPK maupun panwascam yang bertugas. Karena beban pemilu saat ini memang berat bagi penyelenggara.  Rekomendasi ini juga ada dari Bawaslu Sukoharjo,” papar dia. (aya/rud/yan/bun)

(rs/aya/rud/yan/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia