Rabu, 19 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Sukoharjo

Curigai Ada Peran Kelompok Terorganisasi di Balik Pemungutan Ulang

25 April 2019, 18: 02: 07 WIB | editor : Perdana

INPUT DATA: Petugas KPU Sukoharjo melakukan scan data C1 Pemilu 2019.

INPUT DATA: Petugas KPU Sukoharjo melakukan scan data C1 Pemilu 2019. (RYANTONO P.S./RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO – Tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Makmur akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019. Itu berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Tiga TPS tersebut yakni TPS 002 Gedangan, Kecamatan Grogol; TPS 005 Karanganyar, Kecamatan Weru; TPS 007 Toriyo, Kecamatan Bendosari.

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan, PSU di tiga TPS tersebut tidak seluruhnya mengulang coblosan surat suara. Untuk TPS 002 Gedangan, Grogol hanya surat suara pilpres, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi Jateng.

TPS 005 Karanganyar, Weru  hanya pilpres, dan TPS 007 Toriyo, Bendosari mengulang mencoblos surat suara pilpres, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi Jateng.

Penyebab dilakukannya PSU, lanjut Nuril, lantaran ketidaksengajaan petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS), sehingga ada pemilih di luar daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) Sukoharjo menggunakan hak pilihnya di TPS yang direkomendasikan gelar PSU. Pemilih tersebut mencoblos hanya berbekal KTP elektronik padahal bukan warga setempat.

Menurut Nuril, kejadian serupa masif terjadi di banyak daerah. Bahkan, banyak PSU penyebabnya hampir sama, yakni ada pemilih diluar DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS. ”Saya menduga aksi ini dilakukan kelompok terorganisasi,” terangnya kemarin (24/4).

Ditambahkannya, KPU Sukoharjo sudah melakukan penyelidikan internal pada anggota KPPS di TPS yang direkomendasikan gelar PSU. Hasilnya, tidak ada unsur kesengajaan dan pelanggaran kode etik. Terkait persiapan PSU yang dijadwalkan 27 April, Nuril mengatakan tinggal menunggu logistik dari KPU pusat.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengungkapkan, rekomendasi PSU tersebut sebab ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 huruf d. 

Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, ada sembilan TPS yang harus melakukan penghitungan suara ulang karena berbagai alasan. Di antaranya ketidaksesuaian jumlah suara sah di form C1 dan C1 Plano.

Bawaslu Wonogiri menilai hal ini terjadi karena kurangnya bimtek (bimbingan teknis) kepada penyelenggara pemilu. "Misalnya di TPS 3 Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri ada ketidaksinkronan antara jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih,” ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub. 

Tidak menutup kemungkinan, jumlah TPS yang melakukan penghitungan ulang bertambah. Sebab, saat ini rekapitulasi penghitungan suara baru selesai di 11 Kecamatan.  

Ditambahkan Ali, kesalahan teknis tersebut mutlak terjadi di tingkat TPS. Besar kemungkinam karena minimnya bimbingan teknis Pemilu 2019 hingga tingkat panitia pemilihan suara (PPS). "Bimtek dilakukan hanya satu kali. Waktu pelantikan PPS juga mepet, sekitar tanggal 6 April," ucapnya. (yan/kwl/wa)

(rs/yan/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia