Kamis, 20 Jun 2019
radarsolo
icon featured
Solo

Menyikapi Banyaknya Petugas Meninggal,Wali Kota Sepakat Pemilu Dipisah

26 April 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Perdana

F.X. Hadi Rudyatmo,walikota solo.

F.X. Hadi Rudyatmo,walikota solo.

Share this      

SOLO - Duka para pejuang demokrasi belum berakhir. Kamis kemarin, satu lagi petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia. Suratin, 54, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 147 Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo, menjadi orang kesekian kali harus mengorbankan nyawanya demi suksesnya pemilu.

Rentetan kejadian tersebut semakin menguatkan usulan pemisahan pemilu tingkat pusat dan daerah. Salah satunya datang dari  Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Menurut orang nomor satu di Kota Solo ini, pemilu serentak awalnya memiliki tujuan baik, yakni agar lebih efektif dan efisien. Namun setelah digelar, ternyata terdapat beberapa kekurangan. “Makanya harus ada evaluasi, setiap kegiatan apapun harus dievaluasi. Apalagi ini negara besar,” katanya, Kamis(25/4).

Ke depan, Rudy ingin pemilu menggunakan sistem baru. Dia mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dibarengkan dengan pemilihan dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan perwakilan daerah (DPD). Kemudian pemilihan gubernur digelar serentak dengan pemilihan anggota DPRD provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wali kota digelar bareng dengan pemilihan DPRD kabupaten/kota.

“Jangan lagi serentak seperti tahun ini. Karena dampaknya bisa seperti ini. Saya merasakan sendiri, saya keliling sampai malam itu ternyata masih penghitungan. Saya juga kasihan (petugas KPPS),” jelasnya.

Saat itu, kata Rudy, dia ingin memberi bantuan makanan kepada seluruh petugas yang masih terjaga. Namun, langkah itu urung dilakukan untuk menjaga kondusifitas politik Kota Solo. Dia takut jika niat baiknya disalahartikan sebagai bentuk memengaruhi kinerja penyelenggara pemilu.

“Akhirnya kami kirim tim kesehatan dari dinas kesehatan. Hal ini untuk memastikan petugas semua dalam keadaan sehat,” katanya. 

Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) juga setuju jika pemilu serentak ini dievaluasi. Baik dari aspek administratif dan teknis. “Kondisi riil di lapangan ada yang meninggal. Tentu ini menjadi catatan dan evaluasi bersama. Pemerintah kabupaten nanti akan memberi masukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat,” kata Jekek, kemarin. 

Menurut Jekek, diharapkan dari masukan itu akan dilakukan kajian dan evaluasi secara nasional. Sejumlah elit politik juga sudah memberikan masukan untuk adanya evaluasi pemilu serentak ini. 

“Otoritas tentu bukan di kami, tapi ada di pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten berharap penyelenggaraan pemilu tidak harus mengakibatkan banyaknya korban jiwa,” terang Jekek. 

Di tingkat kabupaten, kata Jekek, pihaknya akan duduk bersama jajaran Forkompinda dan penyelenggara pemilu untuk melakukan kajian bersama pelaksanaan pemilu serentak. Pemkab mengagendakan waktu secara khusus setelah 22 Mei. “Setelah pleno nanti, kami akan kaji bersama. Harapannya ada catatan-catatan sesuai kewenangan kami untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata Jekek. 

Seperti diketahui, selama pelaksanaan pemilu serentak ini ada 10 petugas penyelenggara pemilu di eks Karesidenan Surakarta meninggal dunia. Sementara belasan orang harus dirawat di rumah sakit maupun rawat jalan. (irw/kwl/bun)

(rs/irw/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia